Menteri Sofyan: 200.000 hektare lahan sawah dialihfungsikan tiap tahun
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, mengatakan setiap tahun ada sekitar 150.000 sampai 200.000 hektare lahan sawah yang dialihfungsikan. Hal ini tentu mengkhawatirkan, mengingat lahan sawah di Indonesia sudah semakin minim.
Pemerintah tengah mengkaji rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penertiban lahan sawah yang dialihfungsikan. Penertiban ini berkaitan dengan semakin banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan juga properti.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, mengatakan setiap tahun ada sekitar 150.000 sampai 200.000 hektare lahan sawah yang dialihfungsikan. Hal ini tentu mengkhawatirkan, mengingat lahan sawah di Indonesia sudah semakin minim.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Mengapa Kementerian ATR/BPN memberikan sertifikat tanah di wilayah perbatasan? Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
"Alih fungsi sawah sekarang mulai banyak dan itu akan mengancam ketahanan pangan kita di masa mendatang. Jadi sekarang Perpres sedang dipersiapkan dan dibahas di berbagai sisi, tapi masih perlu tim teknis," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/4).
Sofyan mengatakan, sejauh ini sebagian besar lahan sawah yang beralih fungsi berada di Pulau Jawa. Untuk itu, pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait berserta pemerintah daerah akan melakukan pendataan secara rinci.
"Dalam ketidakpastian iklim global dan ketidakpastian negara besar jadi kita harus punya. Maka dari itu harus menyelamatkan sawah terutama di Jawa yang sudah teruji daerah produksi sawah, padi harus diselamatkan. Karena Perpres itu bagian implementasi lahan pangan berkelanjutan," jelasnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR, Budi Situmorang mengatakan, lahan sawah yang umumnya banyak dialihfungsikan berada di kawasan yang cepat berkembang, Sementara itu, posisinya sebagian besar berdekatan dengan jalan raya.
"Nanti lahan sawah kita amankan yang paling riskan nanti itu paling dekat di sekitar jalan di kawasan yang cepat berkembang itu yang ingin kita amankan seperti apa. Kita tetapkan dulu nanti tapi kan punya konsekuensi pemda karena biasanya konversi kan ada kepentingan segala macam. Jadi kita mesti duduk dulu sama-sama," jelasnya.
Baca juga:
Terkendala konflik sosial, pembebasan lahan depo LRT Jabodebek rampung April 2018
Terkendala tanah sengketa, hanya 4,2 juta lahan yang tersertifikasi di 2017
Bangun Universitas baru, tata ruang di Depok harus direvisi
Menteri Sofyan akui penerapan sistem perizinan online agak sulit
Pemerintah bentuk satgas kejar peringkat 40 besar kemudahan berusaha