Menteri Susi akui usaha perikanan rentan pelanggaran HAM
Susi mengeluarkan aturan sertifikasi HAM pada sektor perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengakui usaha sektor perikanan sangat rentan dengan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Salah satu contoh adalah dengan terkuaknya kasus Benjina di Ambon.
Melihat fakta ini, Susi mengeluarkan sistem dan sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada usaha sektor perikanan, tepat pada hari HAM sedunia. Bos Susi Air ini mengeluarkan Permen KP nomor 35 tahun 2015 sebagai salah satu awal perbaikan tata kelola perikanan yang sesuai dengan tiga pilar pembangunan.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Kapan Ibu Kota Nusantara (IKN) diresmikan sebagai pengganti DKI Jakarta? Posisinya akan menggantikan DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Indonesia.
-
Siapa saja anak buah Jokowi yang minta anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang dulu merupakan murid dari ayah Prabowo Subianto? Diketahui, Titiek Soeharto dulu merupakan murid dari ayahanda Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo.
-
Siapa yang menentang usulan DKJ menjadi ibu kota legislasi? Menanggapi usulan tersebut, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menghormati atas perbedaan pendapat itu. Namun, dia menegaskan, pemerintah tak sepakat atas usulan yang disampaikan Awiek.
-
Apa saja yang diminta oleh anak buah Jokowi? Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan menancapkan tiga pilar yaitu Kedaulatan, keberlanjutan, kesejahteraan," ujar Susi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (10/12).
Dari data KKP, terdapat 168 dari 1.132 kapal perikanan yang berhasil di analisa melakukan tindak pidana perdagangan orang dan pekerja paksa. "Kasus Benjina dan Ambon membuka mata dunia bahwa usaha perikanan sangat rentan terhadap munculnya berbagai pelanggaran HAM," ujar Susi dalam sambutannya.
Susi menjelaskan, Permen yang baru dikeluarkan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk perikanan Indonesia di dalam maupun luar negeri."Peraturan ini peraturan pertama yang diterbitkan pemerintah yang memperkenalkan perlindungan HAM di bidang perikanan," ujar Susi.
Susi berharap dengan adanya peraturan ini seluruh elemen bangsa ini untuk lebih menghormati dan melindungi HAM terutama pada kelompok masyarakat yang sulit mendapat akses keadilan seperti nelayan dan ABK.
Baca juga:
Menteri Susi: Pamer keindahan laut tak perlu bayar iklan Rp 1 miliar
Sertifikat tambak nelayan bisa jadi agunan kredit hingga Rp 500 juta
Pelindo III bakal sulap Pelabuhan Tegal jadi sentra pengolahan ikan
Tekan impor, pemerintah olah eceng gondok jadi pakan ikan
Jokowi minta semua menteri contoh pola kerja Menteri Susi