Sejumlah poster atau selebaran yang menyindir pemerintah dan meminta penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib (Munir) telah dicopot dari sejumlah lokasi, termasuk dari baliho Ketua DPR RI Puan Maharani, di Klaten. Namun, poster serupa muncul lagi di Sukoharjo.

stri mendiang almarhum Munir Said Thalib, Suciwati turun tangan dalam Aksi Kamisan di Malang setelah sebelumnya sempat dibubarkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Dua kali Aksi Kamisan dibubarkan lantaran dianggap menyuarakan separatisme.

Dalam unjuk rasa itu, Aliansi Solidaritas Peduli Munir menggelar aksi teatrikal pembunuhan Munir. Mereka juga menaburkan bunga ke keranda yang dibawa. Aksi diakhiri dengan membagikan kembang kepada pengendara yang melintas di sana.

Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto menegaskan, pihaknya tidak pernah menutup kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib. Menurutnya, tidak ada istilah penyidikan dibuka dan ditutup.

Manager kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri menegaskan, tidak ada masa kedaluwarsa atas pengusutan kasus kematian Munir. Meski proses kasus kematian Munir masuk dalam ranah pidana, namun masuk kategori unsolved killing.

Rekaman tersebut didapat saat penyidikan dilakukan pada kepemimpinan Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri. Bareskrim menemukan 41 hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR. Rekaman telepon itu mengungkap percakapan diduga Pollycarpus melaporkan pembunuhan Munir kepada Muchdi.

Meski demikian dia berjanji akan mempelajari kembali. Selama ditangani Polri, beberapa berkas perkara kasus tersebut sudah selesai. Sejumlah tersangka juga sudah divonis oleh pengadilan dan menjalankan hukumannya.

Pollycarpus dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib pada 7 September 2004. Ia menjalani masa tahanan selama 8 tahun atas vonis hakim selama 14 tahun penjara.

Maka dari itu, pemerintah wajib mengungkapkan kasus Munir secara gamblang dengan bukti yang dikumpulkan melalui dokumen TPF Munir.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mendesak Presiden Jokowi mengumumkan dokumen TPF kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib secara terbuka. Menurutnya, Presiden Jokowi bisa dipidana jika gagal menyimpan dokumen tersebut dan dokumen TPF Munir tak diumumkan ke publik.

"Kami juga ingin sampaikan agar Presiden tidak ragu karena penyelesaian kasus Munir dukungan internasional, dukungan masyarakat internasional ini sangat besar, kami juga mau ingatkan, ketika Presiden mampu menyelesaikan kasus munir setidak-tidaknya mengambil langkah positif bisa jadi modal yang positif untuk Presiden,"

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) mendesak pemerintahan Joko Widodo menuntaskan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Istri Munir Suciwati terus berupaya agar pemerintah membuka mata terutama dalam penuntasan kasus HAM yang masih belum jelas.