Menteri Yuddy contohkan kinerja Susi dalam penilaian akuntabilitas
Kementerian Kelautan Perikanan disebut memenuhi 5 indikator penilaian akuntabilitas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chirsnandi mengatakan, terdapat lima indikator dalam penilaian akuntabilitas terhadap 77 Kementerian dan lembaga negara.
Penilaian ini telah dilakukan oleh lima lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa saja yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Barat? "Juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," ucap Jokowi.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Bagaimana cara Susi Pudjiastuti menunjukkan keakraban dengan Prabowo? Baik Prabowo maupun Susi keduanya turun langsung untuk ikut melepas tukik ke laut. Raut bahagia tampak jelas di wajah dua sosok besar tanah air ini. Setelah selesai melakukan kegiatan sosial, Prabowo dan Susi sempat bercengkrama sambil masak bersama. Keakraban keduanya sangat terlihat dalam momen spesial ini.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Apa yang diresmikan oleh Prabowo Subianto di Sukabumi? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meresmikan lima titik sumber air di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).
"Indikator pertama dia punya perencanaan program kerja atau tidak di dokumennya, yang kedua dia memiliki ukuran kinerja atau tidak terhadap pegawainya," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/1).
Selanjutnya atau yang ketiga, kementerian atau lembaga harus memiliki laporan yang terdokumentasi terhadap apa yang dilakukan. Keempat, penilaian terhadap evaluasi dan pengawasan internal.
"Apakah capaian sudah terukur bagi kepuasan publik. Jadi itu harus ada dokumen, hasilnya ada tim yang menilai ada Menpan, BPKP, ada KPK, ada Kemendagri, BPS, dari situ akan menunjukkan berapa nilai yang menunjukkan akuntabilitasnya baik atau tidak. Sedangkan indikator kelima terhadap capaian kinerja. Bagi mereka yang baik pasti setiap perencanaan anggaran dikaitkan dengan hasilnya manfaatnya kelihatan," jelasnya.
Dia memberi contoh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang memenuhi 5 indikator tersebut. Sehingga, membuat penilaian akuntabilitas mereka tinggi.
"Contoh KKP, Ibu Susi menyiapkan anggaran sekian, mana hasilnya? Jadi kapal-kapal nelayan. Yang illegal fishing berhenti. Lalu kemudian BPK mana hasilnya? Kualitas pemeriksaan semakin baik, kemudian pembinaan pelaporan keuangan," pungkasnya.
Berikut daftar penilaian akuntabilitas yang mendapat nilai terendah atau CC :
1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 58,95
2. Badan Kepegawaian Negara 58,54
3. Mabes TNI 58,24
4. Sekjen Dewan Perwakilan Daerah 58,07
5. Kementerian Tenaga Kerja 57,79
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 57,61
7. Dewan Ketahanan Nasional 56,97
8. Komisi Pemilihan Umum 56,17
9. Lembaga Ketahanan Nasional 55,04
10. Ombudsman Republik Indonesia 54,51
11. Lembaga Sandi Negara 54,24
12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 53,97
13. Kementerian Pemuda dan Olahraga 53,54
14. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia 51,60
15. Perpustakaan Nasional 50,38
16. Kejaksaan Agung 50,02.
Baca juga:
Seskab puji penilaian akuntabilitas yang dilakukan Menteri Yuddy
MenPAN-RB buat rapor menteri, PDIP tegaskan itu kewenangan Jokowi
PDIP sebut reshuffle penting untuk efektivitas kerja pemerintah
Jokowi minta kasus HAM dan gerakan separatis jadi prioritas di 2016
Seskab akui ada yang minta jatah dua menteri ke Jokowi
2016 Tahun percepatan kerja, Jokowi minta menteri tak leha-leha