Negosiasi kontrak tambang, Freeport janji transparan

"Kalau di masa lalu ada yang kurang, mari kita duduk dan bicara bersama-sama."

2015-12-27 16:18:47

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin berjanji pihaknya bakal transparan terkait negosiasi perpanjangan kontrak pengelolaan tambang di Papua. Dia tak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu.

"Kalau di masa lalu ada yang kurang, mari kita duduk dan bicara bersama-sama, mungkin aturan di masa lalu tidak lagi pas dengan kondisi di saat ini karena sudah ada undang-undang yang mengatur," ujar Maroef seperti diberitakan Antara, Minggu (27/12).

Meski dikuasai asing, kata Maroef, Freeport sejatinya aset nasional. Untuk itu, setiap persoalan yang membelitnya harus dibicarakan bersama.

"Freport itu sebagai aset nasional yang di kapitalisasi modal asing, tapi ada di dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia, dalam hal ini ada di Papua," katanya. "Jadi tentu kita tidak boleh mengabaikan keberadaannya di mana, harus memberikan kontribusi, harus mematuhi aturan di mana aset itu berada. Jadi pemikirannya untuk mencari jalan keluar harus pemikiran nasional."

Atas dasar itu, Maroef juga melibatkan pemerintah daerah terkait divestasi saham Freeport.

"Seperti gubernur sudah mengatakan tentang divestasi, ini tetap harus komunikasi. Jangan kita sudah mengetahui ada hal dimasa lalu yang merugikan, jangan terulang," ucapnya.

"Kita tidak menginginkan manis di depan kemudian pahit di belakang, mari kita bicara terus untuk mencari jalan yang tepat."

Baca juga:
Gubernur Papua harap kontrak Freeport segera diperpanjang
Beli saham Freeport, gubernur Papua ajak Jokowi kerja sama
Bertopeng wapres, aktivis demo tuntut penyelesaian kasus Freeport
Jaksa Agung terus digoyang nimbrung usut kasus 'Papa Minta Saham'
KontraS tuding Jaksa Agung takut direshuffle usut kasus Setnov

(mdk/yud)