Nestapa hidup di desa, jalanan rusak sampai tak ada listrik
Data kementerian desa dan PDTT: Ada 40 persen desa tertinggal atau kurang lebih ada 32.000 desa.
Belum lepas dari ingatan kita saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjanji membangun pedesaan. Bukan hal mudah mengimplementasikan janji tersebut. Sebab, ada 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang harus mendapat perhatian.
Belum lagi persoalan-persoalan yang dihadapi masing-masing desa beragam dan tidak sama. Hal itu pernah dikeluhkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Marwan Jafar. "Bagaimana desa mau berkembang, pelayanan sosialnya berjalan, kegiatan ekonominya maju, masyarakatnya sejahtera, jika kebutuhan energi listriknya saja tidak terpenuhi dengan baik?" ujar Marwan di Jakarta, Minggu (15/2).
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kenapa pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik? Hal tersebut guna menekan penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, dan mendorong transformasi industri serta mendorong ketahanan energi nasional.
Data yang dipaparkannya menunjukkan, hampir semua desa di perbatasan masuk kategori tertinggal. Ada 40 persen desa tertinggal atau kurang lebih ada 32.000 desa. Desa-desa tertinggal ini mempunyai keluhan. Pertama soal infrastruktur. Kedua soal jaringan telekomunikasi. Ketiga soal sumber daya manusia. Keempat, terisolasinya mereka itu harus dibuat konektivitas antar daerah.
Tidak heran arus urbanisasi dari desa ke kota tak terbendung. Sebab, kehidupan di desa jauh dari kata nyaman. Merdeka.com mencatat nestapa hidup di desa dan daerah terpencil. Berikut paparannya.
Tiap hari makan singkong
Warga Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengaku makanan sehari-hari masyarakat setempat hanya dengan singkong rebus karena kesulitan mendapatkan beras.Â
Butuk (40), warga Desa Samunti, Kecamatan Lumbis Ogong, ketika ditemui di Ibu Kota Kabupaten Nunukan, menceritakan kesengsaraan hidup yang dialami di kampung halamannya kepada sejumlah wartawan.
Dia mengaku mata pencaharian warga di kampung halamannya hanya dengan menanam singkong untuk dimakan dan dijual karena tidak ada lahan persawahan maupun tanaman lain yang dapat tumbuh di daerah itu.
"Warga di Desa Samunti hanya makan ubi kayu (singkong) setiap hari karena tidak ada lahan persawahan," ujar Butuk seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/11).
Tak ada listrik
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Selain itu, BPS juga mencatat ada 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten kota di 33 provinsi se-Indonesia.
Kepala BPS Suryamin mengatakan dari jumlah tersebut banyak kekurangan yang ditemukan. Salah satunya, banyak desa yang belum tersalurkan listrik milik PT PLN (Persero).
"Ada sebanyak 12.659 desa yang tidak tersalurkan listrik PLN. Jumlah tersebut 15,40 persen dari total desa yang ada saat ini yaitu 82.190 desa," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/2).
Masalah lain, seringnya mati lampu di daerah-daerah terpencil. Termasuk di Sorong. Kondisi ini disampaikan Manager Sub Logistik Packing Plan Sorong PT Semen Indonesia, Choiru Zaki. Dia mengakui, perusahaannya dihadapkan seringnya mati listrik setiap hari.
"Di sni setiap hari malah bisa mati listrik sampai 10 kali per harinya, kalau begini terus ini yang membuat biaya operasional kita membengkak," ujarnya kepada wartawan, Sorong, Kamis (4/9).
Hal serupa dirasakan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Â "Di NTB saja listrik mati bukan tiap hari mati, tapi sehari 5 kali. Tambahan listrik 2015 juga masih kurang mengejar elektrifikasi selevel pulau Jawa," kata anggota Komisi VII DPR Kurtubi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).
Infrastruktur pendidikan minim
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Selain itu, BPS juga mencatat ada 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten kota di 33 provinsi se-Indonesia.
"Terdapat 10.985 desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD/MI) dan 275 kecamatan tidak memiliki SLTP," jelas Suryamin.
Harga bensin mahal
Sudah menjadi rahasia umum, harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua, jauh lebih mahal dibanding di Pulau Jawa dan sekitarnya. Salah satu penyebabnya, tingginya biaya logistik ke wilayah Indonesia timur.
Koordinator Pokja Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia Kadin, Ferrianto Djais yang mengaku sudah lama menetap di Papua mengatakan, salah satu barang yang harganya sangat mahal di Papua adalah bensin Premium.
Dalam kondisi normal, harga BBM jenis premium di Papua bisa tujuh kali lipat dari harga yang berlaku di Pulau Jawa. Kondisi cuaca ikut mempengaruhi harga BBM di Papua. Manakala cuaca buruk, harganya bisa melonjak tajam.
"Harga BBM Rp 50.000 paling murah, bahkan kalau cuaca jelek bisa Rp 100.000-150.000 per liter," ujarnya di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/1).
Infrastruktur jalan rusak
Menjelajahi daerah-daerah di Tanah Air, khususnya pedalaman sungguh memberikan pengalaman luar biasa. Jangankan antar-kabupaten, antar-kecamatan saja bisa menghabiskan waktu 5-6 jam lewat jalur darat.
Kalimantan Barat. Provinsi ini memiliki luas 146.807 km persegi. Provinsi ini merupakan terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Saking luasnya, masih banyak daerah yang luput dari perhatian pemerintah daerah maupun pusat.
Rusaknya infrastruktur jalan merupakan 'penyakit' kronis yang sudah cukup lama menjangkit provinsi yang dikenal dengan julukan 'Seribu Sungai' ini. Hampir setiap kabupaten yang dilintasi, selalu ada jalan rusak.
Kepala BPS Suryamin menyebutkan, desa yang infrastruktur jalannya buruk mencapai 12.636 atau 15,73 persen dari total desa.
Kebutuhan hidup bergantung negara tetangga
Warga di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalbar memilih untuk menggunakan bahan bakar minyak dari Malaysia karena sulit dan tingginya harga eceran dalam negeri. Salah satu warga Bengkayang, Hery mengatakan, warga Seluas dan Jagoi beralih ke bensin Malaysia lantaran bahan bakar negeri Jiran itu lebih mudah diperoleh.
"Warga di sana lebih memilih bensin Malaysia. Kalau bensin Indonesia mudah diperoleh, kemungkinan besar warga tetap menggunakan bensin Indonesia," ujarnya.
Sama halnya dilakukan oleh salah seorang warga Seluas, Simon. Dia mengaku dirinya membeli bensin Malaysia dengan harga Rp 13 ribu per liter. Bensin Indonesia ditinggalkan karena langkanya bensin tersebut.Â
Menurutnya, bensin Indonesia sulit ditemukan di Seluas dan Jagoi Babang. Kalaupun ada, di tingkat eceran dan harganya Rp 12 ribu per liter.
"Walau mahal tapi bensinnya nyaman kita peroleh. Harga eceran itu tinggi karena pengecer mendapatkan bensin secara berantai," jelasnya.
(mdk/noe)