OJK akui reshuffle kabinet bikin ekonomi RI membaik
Hal ini terbukti IHSG tumbuh sebesar 3,26 persen dari bulan sebelumnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang normal di tengah beberapa indikator kinerja sektor jasa keuangan yang bergejolak. Salah satu penyebabnya adalah pergantian atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Juli 2016 lalu.
Plt Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan pasar keuangan dunia pada Agustus 2016 bergerak mixed. Pergerakan mixed nilai tukar global turut dipengaruhi oleh ketidakpastian yang masih meliputi pemulihan ekonomi global serta sentimen hawkish the Fed di akhir bulan terkait kenaikan Federal Funds Rate (FFR).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Namun mayoritas nilai tukar di Emerging Market masih menguat ditopang oleh penguatan harga minyak dan komoditas," ujar Edy dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (15/9).
Menurutnya, sentimen kenaikan FFR tersebut berpengaruh yang relatif terbatas pada pasar saham global, sehingga mayoritas pasar saham global masih mengalami penguatan di Agustus 2016.
"Pasar saham domestik terpantau menguat. Penguatan pasar saham merupakan imbas dari sentimen tax amnesty dan reshuffle kabinet pada bulan Juli 2016. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHSG tumbuh sebesar 3,26 persen dengan investor non residen yang mencatat net buy signifikan di pasar saham sebesar Rp 12,9 triliun," jelasnya.
Dia mencatat, pasar saham sempat menembus level 5.461,45 (18/8) yang merupakan level tertinggi sejak Mei 2015. Selama dua minggu terakhir, pasar mulai mengalami koreksi dan ditutup pada level 5.386 poin antara lain disebabkan aksi portfolio rebalancing oleh investor.
Sementara pasar Surat Berharga Negara (SBN) terpantau melemah tipis. Yield SBN pada bulan Agustus 2016 meningkat rata-rata sebesar 7 bps. Namun, dalam periode tersebut investor non residen masih mencatat net buy di pasar SBN sebesar Rp 9,06 triliun.
Namun di sisi pertumbuhan kredit perbankan per Juli 2016 tercatat sebesar 7,74 persen yoy atau turun dari pertumbuhan kredit pada Juni 2016 di level 8,89 perse (yoy).
"Intermediasi perusahaan pembiayaan juga terpantau melambat, pertumbuhan piutang pembiayaan per Juli 2016 melambat menjadi 0,36 persen yoy dibanding pertumbuhan Juni 2016 sebesar 0,81 persen (yoy)," ucap Slamet.
Risiko kredit Lembaga Jasa Keuangan (LJK) juga menunjukkan peningkatan tetapi masih pada tingkat yang terkelola baik. Rasio NPL tercatat sebesar 3,18 persen meningkat dibanding posisi Juni sebesar 3,05 persen dan NPF per Juli 2016 sebesar 2,23 persen dibanding posisi Juni 2,20 persen.
"Likuiditas dan permodalan LJK masih berada pada level yang baik. Alat likuid yang dimiliki oleh perbankan dalam kondisi memadai untuk membiayai ekspansi kredit," ungkapnya.
Di sisi Aset likuid terhadap DPK pada Juli sebesar 19,17 persen lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya 15,97 persen. Sementara tingkat loan to deposit ratio (LDR) pada Juli mencapai 90,18 persen turun dibanding posisi Juni 91,19 persen.
Dari sisi permodalan, ketahanan lembaga jasa keuangandomestik secara umum berada pada level yang sangatmencukupi untuk mengantisipasi potensi risiko. Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan berada pada level yang cukup tinggi sebesar 23,19 persen per Juli 2016. Di industri perasuransian, Risk-Based Capital (RBC) Juli 2016, berada pada level 524 persen untuk asuransi jiwa dan 269 persen untuk asuransi umum, jauh di atas ketentuan minimum yang berlaku.
Ke depan, OJK melihat bahwa kondisi likuiditas dan permodalan LJK yang cukup baik perlu dioptimalisasi untuk mendukung penguatan fungsi intermediasi dan membalikkan tren kenaikan NPL.
Sebelumnya, Pada Juli lalu, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jilid II. Ada sembilan nama baru yang masuk ke dalam kabinet, dan empat menteri yang digeser ke pos baru.
Kebanyakan pergantian menteri terjadi di sektor ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser jadi Menteri PPN/Bappenas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggeser Ignasius Jonan yang didepak Jokowi.
Kemudian, Menteri Perindustrian Enggartiasto Lukita menggantikan Saleh Husin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menduduki pos baru menggantikan Rizal Ramli yang juga dipecat Jokowi.
Baca juga:
BI: Desain baru uang Rupiah untuk mengenalkan pahlawan nasional
Gerinda anggap survei kepuasan kinerja Jokowi cuma buat penguasa
Jokowi tinjau uji coba senjata strategis TNI AL di Laut Jawa
PDIP sebut pemerintah lanjutkan reklamasi demi untungkan pengusaha
Presiden Jokowi ubah gambar pahlawan nasional di uang kertas & logam
Misbakhun minta Jokowi keluarkan PP untuk penguatan Bappenas
Ke Jatim, Presiden Jokowi nonton rangkaian Latihan Armada Jaya 2016