OJK Minta BEI Dorong Perusahaan Kelas Menengah Lakukan IPO
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengimbau agar Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin gencar mengajak perusahaan-perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Khususnya perusahaan kelas menengah untuk mendukung pemerataan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengimbau agar Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin gencar mengajak perusahaan-perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Khususnya perusahaan kelas menengah untuk mendukung pemerataan.
"Jadi emitennya bukan hanya emiten yang gajah-gajahlah tapi yang medium itu juga bisa (IPO)," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK mendorong UMKM untuk memanfaatkan Securities Crowdfunding (SCF)? Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,” kata Inarno.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Wimboh menjelaskan, penambahan emiten di pasar modal penting untuk meningkatkan transaksi saham di BEI. Ia pun mengatakan OJK akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong perusahaan untuk IPO di bursa efek.
"Kami OJK harus bersinergi lagi ke pengusaha agar jumlah emiten lebih banyak lagi yang melantai. Pemangku kepentingan, pengusaha ini komitmen yang harus dibangun bersama-sama. Supaya lebih banyak lagi jumlahnya," ujarnya.
Wimboh menambahkan, OJK akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia.
"Jadi kami akan bersama-sama dengan Kemenkeu, bekerja sama menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Jadi memang rasa optimisme harus mengawali kita. Kita apresiasi Kemenkeu yang selalu lihat berdiskusi bersama kalau ada potensi-potensi risiko yang harus kita mitigasi," tandasnya.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Anies Baswedan Minta Bank DKI Segera IPO, Ini Alasannya
Jelang Tutup Tahun 2018, Phapros Catatkan Transaksi Saham di Bursa
Resmi IPO, Saham PT Mega Perintis Naik 49 Persen Jadi Rp 446
Buka 15 Gerai Baru, LUCK Investasikan Rp 44 Miliar di 2019
IPO, Saham Sentral Mitra Informatika Dibuka Naik 49,65 Persen