Paket kebijakan ekonomi, Mendag akui birokrasi bertele-tele
Pemerintah bentuk Satgas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui birokrasi pemerintah masih lamban atau bertele-tele. Ini menjadi salah satu faktor paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah belum menemui hasil yang optimal.
Atas dasar itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membentukSatuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Satgas tersebut terdiri dari empat kelompok kerja.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi fokus Kemendag dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi? "Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Di mana rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kemendagri diselenggarakan? Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.
Terkait itu,Thomas ditunjuk menjadi ketua Pokja I. Dia dengan didamping Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertugas melakukan diseminasi atau sosialisasi paket kebijakan ekonomi pemerintah
"Tidak ada gunanya kami banting tulang siang malam, kalau pelaku tidak tahu apa isi paket dan apa fungsinya. Jadi di sinilah kami, memastikan stakeholder mengerti semua apa isi dan makna paket kebijakan ekonomi ini, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan," ungkapnya, Selasa (28/06).
Menurut Thomas, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diseminasi paket kebijakan ekonomi harus disampaikan dengan menggunakan narasi.
"Agar benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku di lapangan," katanya.
"Bukan hanya menerbitkan peraturan yang steril dan tidak dipakai oleh pelaku, jadi kami mau mengangkat kisah-kisah nyata dari para pelaku atau golongan terkait apa yang yang memanfaatkan kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan."
Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, saat pelantikan satgas, Wapres menyampaikan sejumlah catatan.
"Pertama agar bekerja optimum dari tugas yang diberikan. Tapi usahakan jangan sampai mau menyederhanakan peraturan dengan terlalu banyak menambah peraturan," kata Darmin dalam kesempatan sama.
Darmin menambahkan, kebijakan ekonomi jangan hanya terpaku pada paket deregulasi. Wapres menginginkan paket kebijakan ekonomi tidak parsial.
"Misalnya bicara dwelling time atau daging sapi, kami harus bergerak ke arah yang lebih luas. Sehingga kebijakannya lebih komprehensif dari hulu ke hilir di setiap bidang," katanya.
"Tentu saja itu usulan yang sangat bagus, barangkali kita mulai dari yang parsial dulu sampai yang lebih komprehensif."
Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.
Penulis: Linda Juliawanti
Baca juga:
Presiden batal pimpin rapat percepatan kebijakan ekonomi
Darmin ditunjuk pimpin satgas percepatan paket kebijakan ekonomi
Akhir Juni, satgas paket kebijakan target tuntaskan 203 regulasi
5 untung rugi ekonomi Indonesia saat Inggris minggat dari Uni Eropa
OJK keluarkan 8 aturan soal pasar modal selama semester I 2016