Paket kebijakan III, BKPM bakal pangkas perizinan di kawasan berikat
"Yang sebelumnya itu 5 step, akan 2 step dan itu signifikan memangkas waktu."
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal memangkas proses perizinan investasi di kawasan berikat. Mengingat, banyak investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia berorientasi ekspor.
"Yang sebelumnya itu 5 step, akan 2 step dan itu bisa memangkas kira-kira waktu yang menurut kami cukup signifikan," kata Kepala BKPM Franky Sibarani saat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10).
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Kenapa BSI fokus untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? Direktur Kepatuhan & SDM BSI Tribuana Tunggadewi dalam acara tersebut mengatakan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar dan perusahaan milik pemerintah tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk meningkatkan partisipasi perseroan dalam kemajuan ekonomi Indonesia. “Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kami, bahwa sebagai perusahaan kami tidak hanya berbicara mengenai profit atau business only, tapi kami juga harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” kata Dewi.
Artinya, lanjut Franky, jika saat ini investor harus mengurus izin prinsip dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum mengajukan izin perusahaan di kawasan berikat. Maka, nantinya investor bisa lebih cepat mendapatkan izin berusaha di kawasan berikat.
"Kami harapkan dalam izin prinsipnya itu sudah langsung bisa mendapatkan penetapan kawasan berikat."
Menurut franky, penyederhanaan proses perizinan ini bakal menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi ketiga. Untuk itu, BKPM telah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
"Kami sudah koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai, tapi perlu dilakukan lagi, tapi intinya kami akan siapkan itu."