Paket kebijakan IX, pemerintah perbanyak negara asal impor sapi
Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona memperluas impor sapi.
Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX di Istana Negara, Jakarta. Salah satu isinya adalah tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. Aturan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, kebijakan tentang pasokan ternak perlu dikeluarkan karena kebutuhan daging sapi dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini, kebutuhan nasional akan daging sapi diperkirakan mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Kapan Kementan akan menambah pupuk subsidi? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Januari tahun ini akan ada tambahan pupuk untuk produksi padi dan jagung.
-
Bagaimana Kementan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan? Wamentan Harvick mengatakan, ketahanan pangan berpengaruh pada kedaulatan pangan yang sudah menjadi perhatian oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan harus tetap dijaga.
-
Kenapa Kementan menambah subsidi pupuk? Tambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare. Menurut Mentan, penambahan pupuk dan pendistribusian benih gratis ini merupakan bagian dari rangkaian tambahan anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar 14 triliun.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.
"Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada," kata Darmin.
Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE) untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.
"Untuk itu Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis risiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE."
Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga. Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau.
Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat.
Baca juga:
Paket kebijakan IX, Jokowi keluarkan Perpres pembangunan listrik
Paket kebijakan IX, sektor logistik harus gunakan mata uang Rupiah
Purwakarta akan impor sapi bunting dan anakan dari Australia
Mentan Amran curiga anak buah 'bermain' di penerapan PPN impor sapi
Harga daging melonjak, mendag sebut tak pas impor sapi kena PPN