Paket Kebijakan ke-16 permudah pengusaha dapatkan perizinan usaha
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan aturan percepatan pelaksanaan berusaha merupakan pintu baru bagi pengusaha untuk mendapat kepastian waktu proses perizinan.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha melalui peluncuran paket kebijakan ke-16. Dengan aturan tersebut pemerintah bercita-cita terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan aturan percepatan pelaksanaan berusaha merupakan pintu baru bagi pengusaha untuk mendapat kepastian waktu proses perizinan.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
"Maksudnya ada kepastian, kalau dimasukkan hari pertama akan selesai di hari ke 25, hari ke 7 atau 3 jam kemudian. Itu baik sekali," ujar Agus di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (1/9).
Agus menjelaskan percepatan perizinan memang dibutuhkan untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi tetap kuat, berkesinambungan dan inklusif. Selain percepatan perizinan, Indonesia juga harus mampu memiliki daya saing yang semakin baik untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Meyakini daya saing semakin baik, antara lain tercermin dari infrastruktur lebih baik, SDM lebih andal dan juga aspek-aspek perizinan yang harus bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi ini konsisten dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang reform, resilien, dan progresif," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyambut baik reformasi subsidi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengalihkan subsidi berifat umum menjadi subsidi targeted. Subsidi ini dinilai lebih baik karena dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Kita menyambut baik bahwa yang akan ditingkatkan juga termasuk adanya reform bentuk-bentuk subsidi yang sifatnya subsidi umum. Diubah menjadi subsidi yang sesuai target, yang langsung untuk ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan," jelasnya.
"Kita sambut baik karena tadinya subsidi itu sifatnya umum, subsidi harga. Kalau sekarang kita lihat secara konsisten pemerintah mengalihkan subsidi itu kepada yang memerlukan," pungkasnya.
Baca juga:
Ini rincian Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-16
Gubernur BI prediksi Agustus 2017 terjadi deflasi
Jokowi ingin aturan penyederhanaan perizinan usaha selesai November 2017
Jokowi akan keluarkan aturan resmi penyerdehanaan perizinan usaha
Bantu wanita pra sejahtera, Bank Mandiri salurkan kredit Rp 300 M ke PT PNM
Sri Mulyani: Pemerintah akan jaga defisit dan utang tetap terarah
Pemerintah kaji penurunan pajak UMKM sebesar 0,25 persen