Pekerja di Inggris Makin Sejahtera karena Aturan Ini
Undang-undang yang akan diubah juga akan dikonsultasikan sejumlah pihak termasuk pekerja hingga pengusaha.
Pemerintah Inggris bakal merombak aturan pekerja demi meningkatkan perlindungan bagi karyawan tanpa menekan perusahaan. Jika aturan ini bisa diubah, maka jutaan orang akan memperoleh perlindungan yang lebih kuat jika mereka menerika pemecatan yang tidak adil.
Dilansir BBC, pekerja juga akan dapat memperoleh gaji sakit menurut undang-undang sejak hari pertama mereka sakit dan mengklaim cuti orang tua yang tidak dibayar sejak hari pertama, berdasarkan langkah-langkah yang diumumkan dalam RUU Hak Ketenagakerjaan.
- Sekarang Ada Aturan Baru, Pekerja Tak Perlu Balas Pesan atau Telepon Atasan di Luar Jam Kerja
- Ingat, Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen untuk Iuran Tapera Paling Lambat Setiap Tanggal 10
- Pendiri Kecerdasan Buatan Khawatir Perusahaannya Buat Banyak Orang Kehilangan Pekerjaan
- Kunjungan Kerja ke Inggris, Gibran Bakal Bawa Pulang 'Oleh-Oleh' Ini
Sebagian besar perubahan yang direncanakan tidak akan berlaku sebelum musim gugur 2026 setelah periode konsultasi.
Pemerintah mengatakan, 28 langkah dalam RUU tersebut menandai peningkatan terbesar terhadap hak-hak di tempat kerja selama satu generasi, tetapi kelompok bisnis telah menyatakan kekhawatiran tentang bagaimana perubahan tersebut akan bekerja dalam praktik.
Pemerintah berupaya untuk bersikap pro-pekerja dan pro-bisnis dan mencapai keseimbangan itu berarti bahwa banyak rincian yang masih harus diputuskan.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, masa kualifikasi dua tahun yang berlaku untuk perlindungan dari pemecatan yang tidak adil akan dihapus dan pekerja akan memperolehnya sejak hari pertama mereka bekerja di pekerjaan baru. Namun, pekerja akan dikenakan masa percobaan sembilan bulan saat mereka dapat dipecat tanpa proses yang lengkap.
Daftar yang akan berubah
Upah sakit menurut undang-undang (SSP): Pekerja berhak atas SSP sejak hari pertama mereka sakit, bukan hari keempat
Batasan penghasilan yang lebih rendah untuk SSP: Saat ini, pekerja yang berpenghasilan kurang dari £123 (Rp2,5 juta) per minggu tidak dapat mengklaim SSP. Batasan ini akan dihapus tetapi RUU tersebut akan menetapkan tingkat upah sakit yang lebih rendah untuk pekerja berpenghasilan rendah.
Cuti ayah: Ayah berhak mendapatkan cuti sejak hari pertama bekerja, bukan 26 minggu
Cuti orang tua yang tidak dibayar: Orang tua akan memenuhi syarat sejak hari pertama bekerja, bukan satu tahun
Cuti duka yang tidak dibayar: Menjadi hak "hari pertama" bagi pekerja
Jam kerja fleksibel: Atasan diharapkan untuk mempertimbangkan permintaan jam kerja fleksibel yang diajukan sejak hari pertama, dan menyetujuinya kecuali mereka dapat membuktikan bahwa permintaan tersebut tidak masuk akal.
Sekitar 30.000 ayah atau pasangan akan memenuhi syarat untuk cuti ayah sebagai hasilnya, sementara 1,5 juta orang tua akan memiliki hak untuk cuti tanpa bayaran sejak hari pertama berdasarkan perubahan tersebut.
"Terlalu banyak orang yang terjerumus ke dalam persaingan yang tidak sehat, tidak memperoleh keamanan yang mereka butuhkan untuk membesarkan keluarga, sementara bisnis tidak mampu mempertahankan pekerja yang mereka butuhkan untuk berkembang," kata Wakil Perdana Menteri Angela Rayner.
Pemerintah juga akan berkonsultasi tentang masa percobaan
Walaupun Menteri Bisnis Jonathan Reynolds sebelumnya mengisyaratkan undang-undang baru akan berarti masa percobaan maksimum sekitar enam bulan bagi sebagian besar bisnis, hal itu terbukti menjadi subjek yang rumit selama pembahasan.
Beberapa serikat pekerja khawatir bahwa masa percobaan yang singkat dapat membuat perusahaan enggan menerima karyawan baru, atau bahkan memangkas pekerjaan.
Dominic Ponniah, bos Cleanology, mengatakan kepada BBC bahwa perusahaannya menunda rencana perekrutan sementara lebih berhati-hati dalam memilih karyawan.
Perusahaan kebersihan yang dikelolanya memiliki sekitar 1.300 karyawan yang tersebar dari Skotlandia hingga Southampton.
"Itu hanyalah masalah lain yang harus dihadapi oleh para pebisnis," katanya, seraya menambahkan bahwa peraturan baru seputar pembayaran tunjangan sakit, pemecatan yang tidak adil, dan masa percobaan akan membuat para pebisnis "sangat, sangat gelisah".
Tina McKenzie, ketua kebijakan di Federasi Usaha Kecil, berpendapat bahwa rancangan undang-undang baru itu adalah "pekerjaan yang terburu-buru, kikuk, kacau, dan tidak direncanakan dengan baik".
Dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih kecil akan "berusaha keras untuk memahami" perubahan-perubahan tersebut.
Masalah kontrak tanpa jam kerja
Berdasarkan Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan, para bos harus menawarkan kepada para pekerjanya kontrak jam kerja terjamin berdasarkan jumlah jam kerja yang telah mereka habiskan selama periode 12 minggu.
Pekerja dengan kontrak tanpa jam kerja juga berhak mendapatkan pemberitahuan yang "wajar" sebelum adanya perubahan pada shift mereka, serta kompensasi jika shift dibatalkan atau diakhiri lebih awal.
Kontrak tanpa jam kerja telah menuai kritik di masa lalu karena pekerja pabrik atau gudang kehilangan pendapatan tetap dan tunjangan tertentu.
Namun UKHospitality mengatakan itu adalah kebijakan yang disukai oleh pekerja di sektor mereka.
Ruby, seorang mahasiswa tahun pertama, mengatakan kepada BBC bahwa kontrak tanpa jam kerja dengan klub sepak bola lokalnya, yang menjual makanan dan minuman pada hari pertandingan, memberinya fleksibilitas.
"Dalam situasi saya, ini cukup bagus. Saya bisa mengambil giliran kerja jika dan ketika saya membutuhkan sedikit uang tambahan, atau jika saya di rumah pada akhir pekan," katanya.