Pembangunan 4 Kawasan Pariwisata 'Super Prioritas' Terhambat Birokrasi
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan '10 Bali Baru' alias destinasi pariwisata prioritas. Dari sepuluh 10 Bali Baru' tersebut ada 4 destinasi yang disebut 'super prioritas' yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba.
Kementerian Koordinator Kemaritiman menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan empat kawasan pariwisata 'super prioritas'. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan '10 Bali Baru' alias destinasi prioritas. Dari sepuluh 10 Bali Baru' tersebut ada 4 destinasi yang disebut 'super prioritas' yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba.
Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, mengatakan terdapat beberapa poin yang dibahas dalam dalam rakor. Poin utamanya yakni seputar hambatan percepatan pembangunan empat destinasi wisata tersebut.
-
Bagaimana Pelindo membangun konektivitas pariwisata di Indonesia? Selain itu, para delegasi akan diajak untuk mengunjungi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang disiapkan untuk menjadi jangkar dalam membangun konektivitas pariwisata di Indonesia
-
Bagaimana Desa Wisata Nusa mengembangkan pariwisata? Desa Wisata Nusa berada di Kabupaten Aceh Besar, Aceh bergerak dan mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan penduduk sekitar, bahkan bisa menginap di rumah milik warga.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara? ”Kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama yang telah terjalin dalam rapat kerja bidang destinasi dan industri pariwisata ini,” ucap Makmur Marbun.
-
Apa saja infrastruktur yang dibangun di Pulau Taliabu? Sebagai informasi, pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) telah dilakukan pekerjaan sejumlah infrastruktur di dalam ibu kota Pulau Taliabu. Pengerjaan infrastruktur tersebut, di antaranya pembuatan drainase, peningkatan jalan, lampu jalan, dan median jalan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
"Tadi banyak permasalahan yang sifatnya birokratis harus dibereskan. Supaya make sure jangan mundur-mundur," kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (10/7).
Masalah pertama yang dibahas terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan wisata. Dia menjelaskan pengembangan kawasan wisata membutuhkan tambahan lahan.
Penambahan lahan untuk pengembangan kawasan, lanjut Triawan, akan menyasar kawasan hutan yang berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih lanjut dengan KLHK terkait pembebasan lahan tersebut.
"Ya antar kelembagaan. Misalnya diperlukan lahan, yang punya KLHK, kan setiap lahan yang digunakan harus ada penggantinya kan. Nah itu mungkin tidak ada diskresi dari menteri bahwa lahan hutan bisa diubah penggunaannya sehingga tidak perlu ada penggantian. Tapi itu masih masih dibicarakan," imbuhnya.
Masalah berikut yang juga menghambat percepatan pembangunan yakni ketersediaan dana. "Nah itu anggaran, kalah belom dianggarkan tahun ini, bagaimana? Kan tidak bisa," ujarnya.
Selain itu, belum adanya master plan pengembangan kawasan wisata juga menjadi hambatan. Master plan kawasan wisata seharusnya dibuat oleh otoritas pengelola kawasan untuk kemudian diajukan kepada Kementerian Pariwisata.
"Terus masalah masterplan. Investor akan masuk kalau masterplan sudah ada dan mereka akan masuk kalau status tanah sudah beres," ungkapnya.
"Masing-masing badan otoritas. Kan udah ada badan otorita masing-masing. Mereka laporan ke Kemenpar. Kalau Kemenpar belum anggarkan ya tidak bisa," lanjut dia.
Karena itu, kata dia, pertemuan antara stakeholder pariwisata terkait, harus lebih intens agar dapat ditemukan opsi-opsi guna mengatasi berbagai persoalan tersebut. "Harus ada lagi. Pak Luhut sudah gemes," tandas dia.
Baca juga:
Bupati Minahasa Usul Pelestarian Danau Tondano ke Presiden Jokowi
Bupati Royke Serius Garap Pariwisata Kabupaten Minahasa
Cerita Jokowi Poles Wisata di Sulut dan Dikejar-kejar Turis
Amphitheatre Geopark Ciletuh Diakselerasi Rampung Sebelum Evaluasi Unesco
Kemenhub: Strategi Transportasi Bakal Dorong Pariwisata Yogyakarta, Solo dan Semarang
Saat Jokowi Ambil Keputusan Cepat Genjot Pariwisata Sulawesi Utara
Presiden Jokowi Target Perbaikan Kawasan Wisata Sulawesi Utara Rampung 2020