Pembangunan infrastruktur antarkan RI jadi negara berpenghasilan tinggi
Deputi Bidang Daratan dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara (PPN/Bappenas) Wismana Adi Suryabrata menyampaikan, pengerjaan infrastruktur bisa berdampak panjang bagi kemakmuran Indonesia ke depan, salah satunya meningkatkan pendapatan negara.
Pemerintah telah menetapkan 222 proyek dan tiga program pemerintah dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2018 senilai lebih dari Rp 4.100 triliun. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperbaiki perekonomian negara ke depan.
Deputi Bidang Daratan dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara (PPN/Bappenas) Wismana Adi Suryabrata menyampaikan, pengerjaan infrastruktur bisa berdampak panjang bagi kemakmuran Indonesia ke depan, salah satunya meningkatkan pendapatan negara.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
"Ketika bicara tentang pembangunan nasional, itu dampaknya jangka panjang. Terkait infrastruktur, kita menyakini Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pembangunannya bisa lebih cepat," ungkapnya pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (27/4).
Dia melanjutkan, stok infrastruktur sebagai motor pertumbuhan negara beberapa tahun pasca-kerusuhan terhitung rendah, yakni 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, stok infrastruktur terhadap PDB rata-rata seharusnya 70 persen.
Di luar proyeksi jangka panjang, pembangunan infrastruktur memang merupakan suatu kebutuhan dasar yang ditujukan untuk pelayanan dasar kepada masyarakat. "Contohnya urban transport, di mana itu penting karena 52 persen penduduk kita tinggal di daerah perkotaan," ucapnya.
Terkait strategi pendanaan, pemerintah akan memanfaatkan kerangka pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta. Seperti lewat program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).
Meski demikian, pemerintah wajib melakukan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat. "Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp 4.796,2 triliun. Yang di-handle APBN dan APBD itu 41,3 persen, sedangkan BUMN 22,2 persen dan swasta 36,5 persen," terang dia.
Reporter: Maulandy Rizki Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah akan normalisasi sungai Cikijing atasi banjir di Rancaekek
Tol Cisumdawu Seksi 1-3 ditargetkan selesai akhir 2019
Terowongan Tol Cisumdawu ditargetkan selesai Agustus 2018
Ini alasan Hong Kong senang investasi di Indonesia
Menteri Rini angkat Dirut Wika jadi bos Hutama Karya