Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Jumlah anggaran ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun realisasi hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu.
Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024
Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024
Kementerian Keuangan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp39,3 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2024.
Jumlah anggaran ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun realisasi hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu.
"Ini (anggaran) Rp39,3 triliun itu lebih besar dari tahun lalu (2023) yang Rp27 triliun dan juga lebih besar dari tahun 2022 yang masih awal Rp5,5 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (25/3).
Bendahara Negara itu menerangkan, realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, Gedung Otoritas IKN, pembangunan tower rusun ASN, rumah tapak menteri, hingga rehabilitasi hutan dan lahan sekitar.
Sementara realisasi klaster non infrastruktur digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan, sosialisasi IKN, kegiataan pemetaan, pemantauan, evaluasi hingga operasional OIKN.
"Rp1,9 triliun adalah klaster untuk non infrastruktur ini berbagai macam anggaran untuk perencanaan, koordinasi, laporan, pantauan, evaluasi dan operasional dari Otoritas IKN yang sudah dibentuk," terang Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN,) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuebut dari 36.000 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), ada sekitar 2.086 hektare yang masih bermasalah.
Dia menyebut hal itu disebabkan sebagian masyarakat masih menduduki pada sejumlah bidang.
"Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah, karena masyarakat masih duduki atau miliki pada sejumlah bidang," kata AHY, kepada media, Jakarta, Kamis (14/3).
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
"Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mendapat keadilan," imbuhnya.
Dia menambahkan, persiapan pembangunan IKN utamanya tahap fokus Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi secara paralel penyiapan kawasan pendukung, seperti kawasan jalur transportasi bebas hambatan, jalur kerja, termasuk fasilitas lainnya juga dipersiapkan lahannya.
