Pemerintah Bakal Pungut PPh dan PPN dari Aset Kripto
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah bersiap menarik pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) final atas aset kripto. Kebijakan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah bersiap menarik pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) final atas aset kripto. Kebijakan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hesty Yoga Saksama, mengatakan aset kripto tetap dihitung sebagai objek pajak, lantaran bukan termasuk mata uang. Namun, pengenaan PPh dan PPN final atas kripto memiliki besaran tertentu yang cenderung lebih kecil.
-
Kapan Bursa Berjangka Aset Kripto diluncurkan? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
-
Bagaimana cara Mendag meningkatkan literasi terkait aset kripto? Mendag berharap, Bursa Kripto dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk terus melakukan literasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat terkait risiko, manfaat, dan potensi dari Perdagangan Aset Kripto.
-
Di mana kripto telah menembus batas ritel? Bitrefill bahkan melampaui batas ritel, mencakup kartu kredit, utilitas, pinjaman, layanan kesehatan, hipotek, dan banyak lagi.
-
Siapa yang meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
-
Di mana kotak persembahan ditemukan? Arkeolog Francisco Javier Laue Padilla dan Paola Silva Álvarez menemukan persembahan tersebut saat menyelidiki celah di dekat altar pusat Ruang Bawah Tanah Besar.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
"Kripto ini memang kena PPN, dan juga kena PPh. Tapi angkanya kecil kok, sekitar 0,1 persen dari transaksinya," terang Yoga dalam sesi media briefing DJP, Jumat (1/4).
Direktorat Jenderal Pajak kini tengah menyiapkan aturan turunan untuk mengatur detil besaran pajak pada aset kripto. Itu nantinya akan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto.
Yoga menyatakan, pemerintah bakal memberikan masa transisi bagi para pemungut PPN untuk melakukan berbagai persiapan. "Aturan soal PPN final atas aset kripto ini akan diimplementasikan Mei 2022, nanti berbentuk PMK," ujar Yoga.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Teknologi Blockhain Paling Cepat Diadopsi Industri Gim
Bareskrim Endus Aset Kripto Indra Kenz di Luar Negeri Capai Rp58 Miliar
Selain Trading Quotex, Doni Salmanan juga Investasi Kripto tapi Selalu Kalah
Wamendag Jerry Fokuskan Keamanan Konsumen dan Perlindungan dalam Perdagangan Kripto
1 Juta Miliarder Baru Lahir Berkat Saham dan Kripto di AS
Bos Indodax sebut Tren Investasi Kripto Makin Diminati