Pemerintah Beberkan Penyebab Izin Usaha Kerap Terhambat di Daerah
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengakui bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kerap diterapkan secara berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengakui bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kerap diterapkan secara berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.
"Sekarang misalnya izin A, di Kabupaten A beda dengan di Kabupaten C," ujar dia, saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (19/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Menurut dia, hal tersebut terjadi karena perbedaan tafsir di level daerah terhadap aturan maupun instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat. "Sama dengan kalau Anda baca kitab suci, tafsir, mengertinya beda. Kayak gitu," jelas dia.
Pemerintah Pusat, saat ini sedang mencari cara untuk menetapkan sebuah standar dalam pelaksanaan proses perizinan di daerah. Dengan demikian, dapat mendorong adanya pelaksanaan yang lebih seragam di semua daerah.
"Makanya kita carikan cara bagaimana itu menjadi lebih standar sehingga itu memberikan kepastian pada pelaku usaha. Keluhan proses izin lama, keluarnya nggak jelas persyaratan sudah kita proses," jelasnya.
Pemerintah pusat, khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun terus mendorong Pemerintah Daerah agar segera memperbaiki aturan-aturan di wilayah masing-masing yang menghambat dunia usaha.
"Perda ini harus dirubah. Hari ini Presiden ada Ratas untuk mengingatkan kembali. Memang butuh waktu. Mungkin mereka (Pemda) dalam proses sehingga meskipun OSS sudah jalan, Perda masih belum," ungkapnya.
Penyederhanaan izin usaha, tegas dia, merupakan hal yang penting. Sebab jumlah izin yang terlampau banyak akan berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan usaha di Indonesia.
"Banyak yang menyangkut izin usaha. Di migas itu pernah saya hitung. Negara mau ambil minyak dan gasnya sendiri kan melalui kontraktor. Itu harus melalui berbagai macam izin. Itu jumlah 377 izin. Bisa bayangkan. Negara mau ambil barang sendiri. Ada 377 (izin). Harusnya tidak semua dalam bentuk izin," tandasnya.
Baca juga:
Perizinan di RI Masih Rumit, Bikin Ruko Seperti Bangun Apartemen
Desember 2019, Bos BKPM Janjikan Layanan Online Single Submission Prima
Satpol PP Tertibkan 120 Reklame Tanpa Izin di Jakarta
Lika Liku Investree Hingga Dapatkan Izin Usaha Fintech dari OJK
BKPM Gandeng Kemenkumham Perkuat Integrasi Sistem Perizinan Berusaha
Presiden Jokowi Ancam Tutup Lembaga yang Perpanjangan Birokrasi