Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Pemerintah Komitmen Pekerja Dapat Perlindungan Layak dan Manusiawi

Praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

berita kemnaker
Pemerintah Komitmen Pekerja Dapat Perlindungan Layak dan Manusiawi
Seminar nasional Kemnaker (©Istimewa)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi," kata Afriansyah saat menjadi keynote speaker  Seminar Nasional tentang 'Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak  Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak' di Jakarta, Rabu (21/8).

Afriansyah menjelaskan komitmen bersama dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yakni setiap langkah diambil pemerintah tak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHA) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, harus diperkuat melalui pembentukan kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku bisnis.

Stranas BHA diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.  "Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya

Kemnaker sesuai tugasnya kata  Afriansyah, juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis yang bertanggung Jawab. "Hal ini bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dunia usaha, " ujarnya.

Direktur Jenderal HAM Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemkumHAM) Dhahana Putra menekankan pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak. "Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja, " katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Haris Kurniawan
Editor Haris Kurniawan
H
Reporter
    Haris Kurniawan
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Komitmen Menaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran di Makau
Komitmen Menaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran di Makau

Ida mengatakan, peningkatan pelindungan bagi pekerja migran di Makau sangat penting.

Berita Kemnaker
Peringati Hari Buruh, Pekerja Tembakau Minta Hal Ini ke Pemerintah
Peringati Hari Buruh, Pekerja Tembakau Minta Hal Ini ke Pemerintah

Keberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.

Industri Tembakau
Pertambangan Jadi Industri Berisiko Tinggi, Ini Kunci Wujudkan Lingkungan Kerja Tetap Aman
Pertambangan Jadi Industri Berisiko Tinggi, Ini Kunci Wujudkan Lingkungan Kerja Tetap Aman

Penghormatan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu filosofi utama perusahaan yang diwujudkan di antaranya melalui lingkungan kerja yang aman.

Tambang
Begini Program dan Kebijakan Pupuk Kaltim Terapkan Industri Berkelanjutan
Begini Program dan Kebijakan Pupuk Kaltim Terapkan Industri Berkelanjutan

Selain itu, Pupuk Kaltim berkomitmen untuk selalu memperhatikan proses bisnis sesuai dengan aspek tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan Industri
KLHK Ingatkan Peran Penting Industri dan Masyarakat Cegah Kerusakan Lingkungan
KLHK Ingatkan Peran Penting Industri dan Masyarakat Cegah Kerusakan Lingkungan

Kehadiran peran masyarakat dalam pengawasan akan berdampak lebih baik bagi pemerintah dan dunia usaha.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

ekonomi
Komitmen Perkuat Ekosistem Pertanian, Bank Mandiri Jalin Kemitraan dengan PT Sinergi Gula Nusantara (PTPN Holding)
Komitmen Perkuat Ekosistem Pertanian, Bank Mandiri Jalin Kemitraan dengan PT Sinergi Gula Nusantara (PTPN Holding)

Bank Mandiri pun kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian berkelanjutan dengan menjalin kemitraan dengan PT Sinergi Gula Nusantara.

Bank Mandiri
Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik
Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik

Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

BUMN
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam

Penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.

BPJS Ketenagakerjaan
Dilindungi Undang-Undang, Perusahaan Kasih Penugasan di Luar Jam Kerja Bisa Didenda Hampir Rp1 Miliar
Dilindungi Undang-Undang, Perusahaan Kasih Penugasan di Luar Jam Kerja Bisa Didenda Hampir Rp1 Miliar

Pengesahan undang-undang ini mendapatkan dukungan dari publik seiring tekanan besar pada iklim perusahaan.

Pengaturan Jam Kerja
Terungkap, Ini 6 Ormas yang Tercatat Penerima Konsesi Tambang
Terungkap, Ini 6 Ormas yang Tercatat Penerima Konsesi Tambang

Pemerintah menilai ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi umat.

Tambang
Susun Aturan soal Pedagang dan Industri, Dua Kementerian Ini Harusnya Dilibatkan
Susun Aturan soal Pedagang dan Industri, Dua Kementerian Ini Harusnya Dilibatkan

Aturan ini dinilai dapat menurunkan omzet para pedagang kecil hingga peritel dan koperasi secara signifikan serta dapat memutus mata pencaharian para pedagang.

industri