Pemerintah bentuk sekretariat,percepat reforma agraria
"Supaya semua ini dikerjakan secara sistemik."
Pemerintah memutuskan membentuk sekretariat atau project management office (PMO) dalam mempercepat program reforma agraria. PMO akan berfungsi sebagai pengawas kinerja tiap kementerian terkait seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Agraria dan Tata Ruang (ATR), Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmifrasi (PDT), Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Sekretariat yang mengontrol semua di kantor menko. Supaya semua ini dikerjakan secara sistemik. Tim ini nanti juga harus melibatkan Kemendagri," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5).
-
Apa tujuan utama dari Reforma Agraria menurut Menko Airlangga? Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
-
Mengapa Reforma Agraria menjadi program strategis nasional? Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Bapak Presiden.
-
Bagaimana upaya Menko Airlangga untuk memastikan Reforma Agraria berjalan efektif dan terintegrasi? "Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan," tegas Menko Airlangga.
-
Apa yang di dorong oleh Menteri Pertanian untuk meningkatkan produktivitas? Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pasokan air adalah kebutuhan utama bagi peningkatan produktivitas. Sebagai langkah nyata, pihaknya telah mendistribusikan ribuan pompa untuk pompanisasi sebagai sarana dalam memenuhi air bagi lahan tadah hujan yang mengalami kekeringan akibat el nino panjang beberapa tahun ini.
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
Dia mencontohkan PMO di kementeriannya akan mensupervisi masalah sertifikasi mulai dari percepatan sertifikasi hingga memberikan sertifikat untuk program transmigrasi. Menteri Sofyan menargetkan bisa melakukan sertifikasi hingga 9 juta lahan sampai 2019 nanti.
Menteri Sofyan menambahkan upaya sertifikasi yang dilakukan kementeriannya bukan tanpa hambatan. Kementerian ATR disebut membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mewajibkan tanah bersertifikat.
"Karena banyak juga orang tak mau mengeluarkan sertifikat. Walau di kota bagus sekali tapi di wilayah desa tak mau, mereka tak mau memberikan batas. Dengan adanya inpres mewajibkan sertifikat sehingga semua menjadi mudah," tuturnya.
(mdk/yud)