Pemerintah dan BI Berdayakan Pesantren Jadikan Indonesia Pusat Produk Halal Dunia
Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Bank Indonesia mengembangkan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) berbasis pesantren untuk akselerasi Indonesia menuju pusat produsen halal dunia.
Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Bank Indonesia mengembangkan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) berbasis pesantren untuk akselerasi Indonesia menuju pusat produsen halal dunia. Program ini merupakan tindaklanjut dari arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mencanangkan Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia pada 2024.
Staf Khusus Wakil Presiden, Lukmanul Hakim mengungkapkan, rantai pasok halal melalui pesantren akan mempercepat pengembangan ekonomi syariah dan produk halal di Nusantara. Apalagi, pesantren sudah berada dan dikenal masyarakat sejak lama yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Kapan Pondok Pesantren Langitan didirikan? Jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1852, Kiai Muhammad Nur mendirikan pondok pesantren di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.
-
Kapan Pondok Pesantren Musthafawiyah didirikan? Didirikan Abad 20 Melansir dari beberapa sumber, ponpes ini didirikan pada 12 November 1912 oleh Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
Adapun salah satu program akselerasi tersebut antara lain membangun piloting program Greenhouse Aquaponik. Pada tahap satu dilakukan di 7 pesantren dan 1 pesantren mengembangkan mesin pengalengan jamur merang.
"Pada tahap dua diharapkan piloting untuk 10 pesantren lainnya," papar Lukmanul, di Jakarta, Kamis (29/4).
Selanjutnya
Sementara itu, Kepala DEKS Bank Indonesia, Anwar Bashori menjelaskan, ekosistem rantai halal dikembangkan BI untuk membangun kemandirian pesantren dan masyarakat sekitar serta membangun kemandirian ekonomi dari bawah. Dari yang sudah dikembangkan di sejumlah pesantren bahkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pesantren tapi ada juga yang ekspor.
"Pesantren yang mengelola greenhouse menjadi penyuplai ke supermarket bahkan ada yang sudah ekspor," kata Anwar.
Dia menjelaskan selama pandemi covid sektor pertanian tumbuh tinggi, termasuk produk makanan halal. Oleh karena itu dia berharap pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah dan ketahanan pangan.
(mdk/bim)