Pemerintah Desain Kebijakan yang Fleksibel Hadapi Pandemi yang Penuh Ketidakpastian
Cepatnya penyebaran varian asal India ini memaksa pemerintah kembali memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Sehingga mau tak mau pemerintah mengubah strategi yang telah dirancang sejak tahun lalu.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan akhir tahun lalu pemerintah optimis pemilihan ekonomi nasional akan terjadi sepanjang tahun 2021. Namun optimistis tersebut terpatahkan karena adanya kasus Covid-19 varian delta yang meledak di pertengahan tahun.
"Kita tidak mengira (sebelumnya) kalau akan ada varian Delta yang membuat kasus naik lagi pada pertengahan Juli sampai Agustus kemarin," kata Susi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menjadi fokus Kemendag dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi? "Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Cepatnya penyebaran varian asal India ini memaksa pemerintah kembali memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Sehingga mau tak mau pemerintah mengubah strategi yang telah dirancang sejak tahun lalu.
"Kondisi ini mengubah strategi kita, termasuk strategi penanganan Covid maupun pemulihan ekonomi ke depannya,” kata dia.
Susi juga mengatakan dinamika kondisi pandemi Covid-19 ini memang luar biasa (extraordinary). Sehingga apapun yang terjadi harus dapat segera diantisipasi dengan mengambil alternatif kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. "Presiden selalu menyampaikan kepada kita dua hal yang harus diperhatikan ketika mendesain kebijakan (PC-PEN)," kata dia.
Susi menjelaskan dua hal tersebut yakni dinamika kasus yang berubah cepat dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Sehingga terkadang perencanaan atau desain strategi ke depan harus bersifat fleksibel. "Apapun kejadiannya, sudah harus menyiapkan ruang yang setiap saat bisa berubah," Susi.
Peran Pejabat Publik
Susiwijono mengakui, peran sebagai pejabat publik bukanlah hal yang mudah dalam era pandemi seperti saat ini. Pasalnya, kebijakan yang telah disiapkan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak ada perencanaan yang sangat ideal.
"Jadi, mari semuanya diantisipasi, baik dari sisi program, kebijakan, maupun anggaran, harus ikut menyesuaikan dinamika (yang terjadi) di lapangan," kata dia.
Kebijakan extradordinary menjadi pilihan yang harus diambil oleh pejabat publik dengan tetap dijaga selalu berada dalam koridor aturan. "Situasinya (sekarang) extraordinary, jadi kebijakan publik tidak akan mampu menjadi ideal sekali, tapi merupakan kebijakan yang extraordinary pula," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)