Pemerintah diingatkan untuk tekan kebocoran penerimaan Rp 3.000 T
"Uang Rp 3.000 triliun itu besar, jangan sampai nanti justru ada kebocoran di mana-mana."
Pemerintah dan DPR serius mendorong RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk segera disahkan. Bahkan, DPR sepakat untuk memasukkan RUU Pengampunan Pajak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Pemerintah pun berharap RUU Pengampunan Pajak disahkan awal tahun 2016 agar bisa segera diterapkan.
Potensi penerimaan yang bisa diperoleh pemerintah dengan memberlakukan Pengampunan Pajak ini juga fantastis, angkanya diproyeksi mencapai Rp 3.000 hingga Rp 4.000 triliun.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
Melihat keseriusan pemerintah dan DPR mendorong pengesahan RUU Pengampunan Pajak, Pengamat Ekonomi Hardy Hermawan berpesan satu hal kepada pemerintah.
"Rp 3.000-Rp 3.500 triliun itu uang besar, yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila tetap mau melaksanakan tax amnesty adalah menjaga supaya tidak ada moral hazard," ujar Hardy di Jakarta, Sabtu (30/1).
Hardy melihat potensi pemasukan yang besar itu juga diimbangi dengan penanganan 'kebocoran' di sana-sini apabila sistemnya tidak mendukung.
"Uang Rp 3.000 triliun itu besar, jangan sampai nanti justru ada kebocoran di mana-mana. Nah tugas pemerintah lah supaya tidak ada kebocoran di mana-mana," tegas Hardy.