Pemerintah gandeng Jepang perbaiki tata kelola selokan Jakarta
Pemerintah gandeng Jepang perbaiki tata kelola selokan Jakarta. Sistem pengelolaan air limbah atau sewerage system di Jakarta dipercepat yang sebelumnya selesai di 2050 menjadi 2025. Di mana perusahan Jepang, Japan Internasional Cooperation Agency atau JICA, akan membantu di zona 1 dan 6.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, hari ini menerima kunjungan Menteri Transportasi Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism- MLITT), Mr. Keiichi Ishii. Kunjungan ini membahas perpanjangan kerja sama dalam memperkuat pertukaran pengalaman, informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang sumber daya air dan sanitasi di Jakarta, sampai tentang penanganan longsor.
"Ini kan meneruskan kerja sama infrasuktur dengan Jepang yang dulu 2013-2016. Ini kita perbarui jadi 2016-2019. Mereka punya pengalaman yang lebih dari pada kita," kata Menteri Basuki di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/12).
Kerja sama ini dititikberatkan tentang sistem pengelolaan air limbah atau sewerage system di Jakarta untuk dipercepat yang sebelumnya selesai di 2050 menjadi 2025. Di mana perusahaan Jepang, Japan Internasional Cooperation Agency atau JICA, akan membantu di zona 1 dan 6.
"Jakarta ini dibagi menjadi 14 zona, JICA akan membantu yg zona 1 dan zona 6. Zona 1: Pluit sampai Gajah mada terus Istana. Zona 6: Duri Kosambi - areal Jakarta Barat," ujarnya.
Selain infrastruktur, pihaknya dengan Jepang juga bekerjasama dalam transfer teknologi untuk pembangunan rumah susun yang tahan gempa.
"Seperti halnya dulu kita pernah dapat teknologi tahan gempa untuk bangunan tinggi ini juga akan kita perbarui. Tapi sekali lagi ini kerjasama teknik bukan kerja sama proyek," pungkasnya.
Baca juga:
BTN gandeng Perumnas dan PTPP bangun 46.600 rumah per tahun
Terminal 'Rp 250 M' Pulogebang telan biaya pemeliharaan Rp 2 M/bulan
Menhub Budi klaim Terminal Pulogebang solusi urai kemacetan Jakarta
Saat Jokowi sentil ESDM dan bongkar penyebab mahalnya tarif listrik
Percepat proyek Tol Bocimi, pemerintah lakukan konsinyasi
5 Proyek mangkrak era SBY ini jalan di tangan Jokowi
Butuh capex Rp 7,5 T, KAI akan terbitkan obligasi Rp 2 T di 2017
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Dimana Pertamina akan menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur hijau? PT Pertamina (Persero) menyiapkan 9 (sembilan) potensi kerjasama dan kolaborasi sebagai upaya langkah konkrit dalam membangun infrastruktur hijau di ajang flagship event ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan berlangsung di Jakarta pada 5 - 6 September 2023.
-
Bagaimana Jepang menunjukkan dukungannya terhadap upaya perdamaian di Timur Tengah? Jepang menyerukan sikap moderat di kedua belah pihak dan mengupayakan solusi dua negara yang mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat Palestina.