Pemutihan Pajak 2024 Diberlakukan di DKI Jakarta serta Kota-Kota Lainnya
Denda pajak kendaraan bermotor akan dihapus oleh Pemerintah Daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta.
Denda pajak kendaraan bermotor akan dihapus oleh Pemerintah Daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta.
Beberapa pemerintah daerah baru saja menetapkan pemutihan pajak kendaraan bagi mereka yang menunggu.
Contohnya, masa berlaku pemutihan pajak berbeda-beda di setiap daerah.
Pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Aceh berlaku hingga 31 Desember 2024 dan sudah dimulai sejak Maret. Sementara itu, di Bengkulu, pemutihan mencakup pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, dan BBNKB II dan berlaku dari Juni hingga 30 November 2024.
Tidak seperti di Jabar, di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang berlaku diskon potongan pemungutan PKB sebesar 10 persen mulai 1 April lalu hingga 23 Desember 2024.
Pada Jawa Tengah, pemutihan pajak berlangsung dari 20 Mei hingga 19 Desember 2024, mencakup pembebasan BBNKB II, diskon pajak tahunan berkala, pembebasan biaya pajak progresif, dan keringanan tunggakan PKB. Di Sulawesi Selatan, insentif yang diberikan adalah penghapusan denda pajak kendaraan dan balik nama kendaraan.
Tetapi, pemutihan di Jakarta hanya berlaku sampai bulan Agustus 2024 yang akan datang, berbeda dengan masa berlaku di kota lain.
Sanksi administrasi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapuskan dalam pemutihan tersebut.
Penindakan dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta, mulai pukul 07.30 WIB.
Baca SelengkapnyaRencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca SelengkapnyaKetika itu mereka berkonvoi dengan delapan motor berhasil diberhentikan petugas yang sedang berpatroli.
Baca SelengkapnyaProgram pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan di beberapa provinsi. Yuk simak!
Baca SelengkapnyaPemutihan pajak kendaraan (PKB) bermotor merupakan program pemda untuk memberikan diskon atau menghpus denda untuk meringankan beban pajak masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.
Baca SelengkapnyaDugaan pencurian sepeda motor itu terjadi di Jalan Batu Tumbuh IV, Tugu Selatan, Koja Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan tidak ada penyekatan, hanya saja warga yang kedapatan konvoi diminta untuk putar balik.
Baca Selengkapnya