Pemerintah harus tegas beri payung hukum dalam paket kebijakan
"Belum ada Perpres, belum ada Permen," kata Rosan
Pemerintah telah menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi guna menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian. Meski begitu, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan deregulasi tersebut.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan paket-paket kebijakan tersebut adalah belum sempurnanya payung hukum yang tegas.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Kadin juga memberikan masukan mengenai sejumlah hal yang belum sempurna, dan yang belum berjalan, serta belum adanya payung hukum. Beberapa hal yang sudah diumumkan pada 12 Paket Kebijakan itu ternyata belum jalan. Belum ada Perpres, belum ada Permen," kata Rosan di Jakarta, Selasa (28/6).
Dengan demikian, pihaknya mengimbau agar pemerintah segera memberi payung hukum terhadap pelaksanaan paket kebijakan ini untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga, jika ada masalah hukum bisa diselesaikan melalui kelompok kerja (pokja) Penanganan dan Penyelesaian Kasus.
"Sebab, pertama sosialisasi kepada masyarakat internasional maupun masyarakat kita. Kedua, regulasi. Mana yang harus disempurnakan. Ketiga, implementasi di lapangan bagaimana," imbuhnya.
Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi guna memastikan 12 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sejak 9 September 2015 dan yang akan diluncurkan bisa berjalan dengan baik. Mengingat paket-paket tersebut berguna untuk menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian.
Satuan Tugas (Satgas) ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Tenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi.
Satgas ini dibagi menjadi empat kelompok kerja (pokja). Pokja I membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, diketuai oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketua Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketua Ekonom Senior Raden Pardede.
Dan Pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya Yudhi Sadewa. Seluruh tugas pokja-pokja ini dibantu sebuah Unit Pendukung dariKantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo dan wakil ketua Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady.
Baca juga:
Pemerintah libatkan pengusaha ciptakan paket kebijakan ekonomi
Darmin sebut sebagian paket kebijakan ekonomi berhasil
Paket kebijakan ekonomi, Mendag akui birokrasi bertele-tele
Akhir Juni, satgas paket kebijakan target tuntaskan 203 regulasi
Darmin ditunjuk pimpin satgas percepatan paket kebijakan ekonomi
Presiden batal pimpin rapat percepatan kebijakan ekonomi
Bos Kadin ingatkan pemerintah: Arah paket kebijakan harus jelas