Pemerintah Jokowi cari peluang pangkas belanja di APNB-P 2016
Tiap sektor yang mana yang dipangkas sedang disiapkan oleh Bappenas," kata Sofjan.
Pemerintah Jokowi-JK sedang mengkaji Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) yang akan diajukan untuk dibahas bersama DPR.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi mengatakan, saat ini pemerintah sedang melihat pos-pos pengeluaran mana saja yang bisa dipangkas. Kajian ini dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah saat ini sedang mengencangkan ikat pinggang lantaran pemasukan dari pajak tahun lalu tidak mencapai target.
"Tiap sektor yang mana yang dipangkas sedang disiapkan oleh Bappenas," kata Sofjan di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).
Sofjan mengatakan, ada beberapa alternatif yang saat ini sedang dipertimbangkan dan dikaji mendalam oleh pemerintah. Selain melihat pos-pos mana saja yang dipangkas, RAPBN-P juga sedang dikaji alternatif tanpa pengampunan pajak (tax amnesty) dan dengan pengampunan pajak.
"Ya artinya sudah dibicarakan yang mana saja yang akan dipotong yang bisa atau yang tidak, ya intinya ada dua atau tiga alternatif lah. Jadi alternatif kalau tax amnesti ada bagaimana, kalau tax amnesty enggak ada gimana. Cuma sekarang baru dipelajari oleh presiden, belum diputuskan," jelas Sofjan.
Meski sedang dikaji beberapa opsi RAPBNP yang akan diajukan, namun Sofjan menegaskan bahwa nantinya RAPBN-P pemerintah hanya akan mengajukan satu RAPBN-P kepada DPR.
"Kalau ke DPR pasti cuma 1 opsi, ini dari pemerintah saja, nanti pemerintah menentukan opsinya yang mana yang dipilih (untuk diajukan ke DPR)," ungkap Sofjan.
Potensinya, lanjut Sofjan, pemerintah akan mengajukan angka RAPBNP tanpa tax amnesty, mengingat hingga saat ini pembahasan tax amnesty belum rampung.
"Kita mungkin akan masuk ke tanpa tax amnesty arahnya, karena juga ketidakpastian tax amnesty itu juga masih besar kan, itu yang terjadi," tutup Sofjan.
Baca juga:
Rupiah ditutup melemah di Rp 13.164 per USD
Bekraf minta OJK legalkan penghimpunan modal secara patungan
Pelaku industri kreatif minta insentif dari pemerintah
Pemerintah berencana batasi mobil Uber dan Grab Car
Boikot produk Israel, pemerintah didorong berikan kepastian
Tarif Uber dan Grab Car matikan pengusaha angkutan kecil
JK: Lembaga keuangan mikro zaman dulu ambil pola pikir rentenir