Pemerintah Jokowi Tambah Subsidi BBM dari Rp 500 jadi Rp 2.000 per liter di 2018
"Kalau melihat realisasi di pos subsidi di atas rencananya, itu karena ada perubahan kebijakan dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 itu menambah subsidi."
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani membeberkan penyebab membengkaknya subsidi energi hingga mencapai Rp 216,8 triliun di 2018. Menurutnya, hal tersebut karena adanya penambahan subsidi BBM dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 per liter.
"Kalau melihat realisasi di pos subsidi di atas rencananya, itu karena ada perubahan kebijakan dari Rp 500 menjadi Rp 2.000 itu menambah subsidi," ujar Askolani di Jakarta seperti ditulis Kamis (3/1).
-
Bagaimana Pertamina dan Kemendag melakukan penyegelan SPBU? Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melakukan penyegelan dispenser SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) Rest Area KM 42, Wanasari, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Mengapa Pertamina melakukan peninjauan ke kilang dan SPBU? Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Pertamina mulai dari unit produksi hingga distribusinya siap untuk merespon kebutuhan mudik Nataru.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Mengapa Pertamina ingin meningkatkan kualitas BBM Subsidi? Pertamina pernah menjalankan Program Langit Biru dengan menaikkan (kadar oktan) BBM Subsidi dari RON 88 ke RON 90.
Penambahan subsidi ini, kata Askolani untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga minyak dunia beberapa waktu lalu. Selain itu, penambahan subsidi dilakukan untuk membantu PT Pertamina sebagai badan usaha yang menjalankan penugasan penyaluran BBM.
"Tujuannya untuk menyeimbangkan stabilitas harga daya beli masyarakat, kemudian ekonomi dan badan usaha. Supaya badan usaha stabil. Ini juga dikarenakan perubahan asumsi, kurs sama ICP itu menyebabkan tambahan," jelas Askolani.
Pada 2018, Kemenkeu telah membayarkan tambahan subsidi BBM sebanyak Rp 12 triliun kepada Pertamina. "Di pos itu kita menambahkan kurang bayar yang Rp 12 triliun untuk Pertamina. Ini gabungan mengapa realisasi subsidi itu lebih," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 2018 mencapai Rp 1.444,4 triliun atau setara dengan 99,3 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 1.454,5 triliun. Angka tersebut juga meningkat sebanyak 14,1 persen dari realisasi tahun 2017 yakni Rp 1.265,4 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alokasi belanja pemerintah pusat didorong oleh sektor subsidi yang semakin membengkak. Di mana, realisasi subsidi hingga akhir 2018 telah mencapai sebesar Rp 216,8 triliun atau setara dengan 138,8 persen dari target APBN 2018 Rp 156,2 triliun.
Sementara itu, realisasi subsidi energi telah mencapai 162,4 persen atau senilai Rp 153,5 triliun dari target APBN sebesar Rp 94,5 triliun. Kemudian untuk subsidi bahan bakar minyak ( BBM) dan LPG juga mengalami pembengkakan dari target Rp 46,9 triliun yang terealisasinya Rp 97 triliun.
"Lonjakan di sektor subsidi tersebut lantaran dipengaruhi oleh perubahan parameter asumsi Indonesia Crude Price dan nilai tukar," kata Sri Mulyani saat dijumpai di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).
(mdk/idr)