Pemerintah Jokowi ubah mekanisme pembayaran B20
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Keuangan, Oke Nurwan mengatakan, pembayaran selisih nantinya akan dilakukan dengan cara produsen B20 seperti PT Pertamina membeli harga sawit sesuai dengan pasar, kemudian selisih harga dibayarkan oleh BPDP di akhir.
Pemerintah akan mengubah mekanisme pembayaran selisih margin dalam penerapan B20 (biodisel dengan pencampuran minyak solar dan minyak sawit 20 persen). Sebelumnya, pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pembayaran langsung dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) kepada produsen b20.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Keuangan, Oke Nurwan mengatakan, pembayaran selisih nantinya akan dilakukan dengan cara produsen B20 seperti PT Pertamina membeli harga sawit sesuai dengan pasar, kemudian selisih harga dibayarkan oleh BPDP di akhir.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa bentuk khas Kue Petulo Kembang? Kue petulo kembang ini terbilang unik karena bentuknya seperti mi gulung yang memiliki beragam warna.
-
Di mana Waduk Kebon Melati berada? Berlokasi di Jalan Dukuh Pinggir, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, lokasi ini menampilkan pemandangan pepohonan hijau di tengah kota.
-
Di mana Desa Kemudo terletak? Desa Kemudo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berbagi inspirasi. Wilayah tersebut telah berhasil memupuk perekonomian warganya melalui pengolahan limbah industri yang berdiri di sana.
"Jadi ini yang harus diubah, tidak lagi dialirkan ke pengusaha biodisel. Tetapi lebih baik Pertamina membeli harga pasar, baru Pertamina dibayar selisih harganya oleh BPDP," ujar Oke di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/3).
Pengubahan mekanisme pembayaran ini juga untuk menghindari persepsi negara asing bahwa Indonesia memberikan subsidi kepada pengelola sawit. "Kan sekarang, marginnya itu dibayarkan BPDP ke produsen biodisel. Akibat seperti itu, itu menjadikan kita dituduh subsidi karena pola anggaran yang dikelola BPDP itu mekanismenya APBN," jelasnya.
Oke melanjutkan, isu pemberian subsidi kepada pengelola sawit cukup memberi dampak negatif kepada sawit produksi Indonesia. Hal ini mengakibatkan, perusahaan biodisel di luar Indonesia mendapatkan harga yang lebih mahal, sementara produsen biodisel di dalam negeri kebanjiran bahan baku sehingga harganya tidak normal.
"Posisinya saat ini sawit ini sedang mendapat tekanan dari berbagai arah nih, baik dari isu lingkungan, isu ini, mekanisme pembayaran pun dianggap subsidi kan gitu," katanya.
Oke menambahkan, pemerintah akan segera mengeluarkan regulasi yang mengatur mekanisme pembayaran selisih tersebut. Untuk saat ini, PT Pertamina sebagai salah satu perusahaan pengelola sawit akan mempelajari terlebih dahulu rencana tersebut.
"Cuma itu aja yang diusulkan dan ini akan dipelajari oleh Pertamina. Dan bila dimungkinkan maka BPDP akan dilengkapi dengan aturan main yang bisa memungkinkan aturan main mekanisme pembayarannya seperti itu," tandasnya.
Baca juga:
Cerita lucu Menteri Basuki tentang tingkah 'narsis' Menteri Sri Mulyani
Hasil penjualan Sukuk negara ritel seri SR-010 tembus Rp 8,43 triliun
Kemenkeu klaim utang RI capai Rp 5.107,14 triliun masih aman
Penjelasan DJP soal orang terkaya RI tak masuk pembayar pajak terbesar
Sindir Sri Mulyani, Jaksa Agung cerita dapat anggaran kecil dan tak meningkat