Pemerintah Lelang Proyek Pembangunan Gedung DPR di IKN Nusantara Awal Tahun Depan
Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka lelang proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kuartal I-2025, termasuk untuk pembangunan gedung MPR/DPR.
"(Lelang gedung legislatif dan yudikatif di IKN) harusnya di kuartal I-2025. (Termasuk gedung MPR/DPR?) Iya, semua," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/1).
- Pemerintah Harap Kadin Bantu Pembangunan Infrastruktur IKN
- Pemerintah Tetapkan 233 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp6.246 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja
- Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
- Pemerintah Lelang Proyek Kantor Kemenhan dan BIN di IKN Nusantara Tahun Ini
Dody mengatakan, pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya. Hanya saja, saat ini kelanjutan seluruh proyek infrastruktur masih dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tapi kan saya sudah ngomong, semua anggaran sedang 'dibintang', menunggu review dari BPKP," Sebut dia.
Adapun Kementerian PU telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun untuk tahun 2025. Uang ini salah satunya akan digunakan untuk kelanjutan proyek IKN sebesar Rp14,87 triliun.
Dukungan tambahan anggaran untuk IKN akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol IKN, dan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan SPAM Saritas, Gedung Kantor Pemerintah, Kantor Keamanan seperti Polri dan BIN.
Kegunaan Tambahan Anggaran
Usulan tambahan terbesar dialokasikan untuk penerbitan 3 instruksi presiden (Inpres) baru di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Dengan kebutuhan total anggaran sebesar Rp28,55 triliun.
Lalu, untuk dukungan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan dialokasikan sebesar Rp4 triliun. Digunakan untuk pembangunan jalan nasional menuju KPP dan jalan akses nasional ke KPP di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selanjutnya pekerjaan DOB Papua juga meliputi pembangunan gedung DPRD, Kantor Gubernur, beserta sarpras air minum dan sanitasi.
Sementara kegiatan strategis lainnya yang akan diusulkan lewat penambahan anggaran sebesar Rp13,18 triliun akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Becakayu, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan bebas hambatan Serang-Panimban dan akses pelabuhtan Patimban.
Selain itu juga dialokasikan untuk pembangunan prasarana olahraga, pasar, perguruan tinggi, SPAM, dan prasarana air limbah, dan beberapa kegiatan strategis lainnya seperti pembangunan beberapa bendungan dan penanganan bencana pasca letusan gunung berapi.