Pemerintah masih kaji kewajiban panic button di transportasi online
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya masih menyusun aturan baru terkait transportasi online sesuai dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung (MA). Sementara untuk adanya panic button masih dalam kajian untuk dimasukkan dalam aturan baru tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya masih menyusun aturan baru terkait transportasi online sesuai dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung (MA). Sementara untuk adanya panic button masih dalam kajian untuk dimasukkan dalam aturan baru tersebut.
"(Panic button) Belum final. Kita lagi menggabungkan antara rekomendasi dari MA dengan apa yang kita lakukan. Kita enggak mau mengada-ngada dengan apa yang direkomendasikan MA supaya in line," ujar dia di Jakarta, Rabu (17/10).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa pengertian website? Pengertian website adalah lokasi pusat halaman web yang saling terhubung dan diakses dengan mengunjungi halaman rumah dari website menggunakan browser.
-
Apa tugas utama Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan? Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.
-
Informasi apa saja yang bisa diakses masyarakat melalui website Kementerian ATR/BPN? Berbagai informasi tersedia di dalam website tersebut. Di antaranya yang terkait dengan pelayanan pertanahan dan tata ruang, kebijakan, program atau kegiatan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN, struktur organisasi, hingga kalender kegiatan.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
Menurut Budi, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam menyusun aturan baru setelah Peraturan Menteri Perhubungan 108 Tahun 2017 dibatalkan oleh MA.
"Taksi online ini karena banyak yang sudah dieliminasi. Kita akan jalankan dengan Undang-Undang yang sudah berlaku secara umum. Itu harus mereka ikuti tapi juga ada moral tertentu yang harus mereka penuhi," ungkap dia.
Namun demikian, Budi mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan bila nantinya aturan baru yang dibuat kembali dibatalkan oleh MA. Menurut dia, Kemenhub sebagai regulator hanya fokus untuk menyiapkan aturan sebaik-baiknya.
"Saya pikir saya tidak terlalu mengkhawatirkan ditolak atau tidak, karena memang secara kewajiban pemerintah memberikan suatu regulasi agar dipenuhi. Ada etika tertentu, katakan dia menetapkan tarif yang rendah sekali, itu kan tidak ada etikanya, membuat suatu ketidakpastian bagi supir. Jumlah armadanya, harusnya 100 dia bangun 1.500, itu berkaitan dengan etika. Tapi kita akan berikan guidance-lah," tandas dia.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan akan meminta aplikator taksi online yaitu GO-JEK dan Grab untuk melengkapi aplikasinya dengan panic button atau tombol darurat. Panic button diperlukan untuk memenuhi asas keselamatan baik pengemudi maupun penumpang.
"Keselamatan misalnya mungkin ada panic button untuk mobil-mobil yang dipakai itu. Nanti di aplikasinya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi saat ditemui di Ancol, Jakarta, Senin (15/10).
Dirjen Budi menjelaskan, panic button diperuntukkan saat mereka sedang merasa terancam bahaya. "Panic button ini untuk pengemudi dan penumpang, jadi kalau pengemudinya terancam ya harus nyalakan itu ya kalau penumpangnya terancam dia harus menyalakan tapi by aplikasi," ujarnya.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Setahun pimpin Jakarta, program OK Otrip Anies Baswedan dinilai gagal
BPTJ bakal ubah Trans Jabodetabek jadi kereta
Ancol jadi percontohan tempat istirahat laik sopir bus pariwisata, ini fasilitasnya
PPD resmikan peluncuran bus premium khusus wanita
Di IMF-World bank, Menhub Budi ajak investor tanam modal di transportasi RI
3 Kebijakan pemerintah ini menuai kontroversi lalu dibatalkan