Pemerintah Masih Matangkan Rencana Pemindahan Ibukota
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin menyatakan, pemindahan ibukota masih berstatus pematangan perencanaan. Pemindahan ibukota negara memang sudah solid, hanya saja masih perlu beberapa pendalaman.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin menyatakan, pemindahan ibukota masih berstatus pematangan perencanaan. Pemindahan ibukota negara memang sudah solid, hanya saja masih perlu beberapa pendalaman.
"Secara teknis sudah tergambar hanya memang beberapa sisi pendalaman data harus lebih diragukan," kata Ridwan dalam video konferensi, Jakarta, ditulis Selasa (16/6).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Siapa yang memimpin pembangunan ibu kota baru Mesir? Presiden el-Sisi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan proyek-proyek besar ini sebagai bagian dari visi transformasionalnya untuk masa depan Mesir.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab membangun infrastruktur di Pulau Taliabu? Sebagai informasi, pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) telah dilakukan pekerjaan sejumlah infrastruktur di dalam ibu kota Pulau Taliabu.
-
Bagaimana upaya Bupati Aliong Mus dalam membangun infrastruktur di Pulau Taliabu? Upaya pembangunan infrastruktur memang terus digenjot oleh Bupati Aliong Mus, terutama di dalam ibu kota Pulau Taliabu.
Dia mengatakan, skema smart city yang diusung perlu dimatangkan lagi meski sudah tergambar secara visual. Tetapi konsep ini perlu diterjemahkan lagi secara fisik.
Selain itu, hingga pertengahan bulan Mei, pemerintah masih memilah proyek pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah dan pembangunan yang perlu mendatangkan investor. "Investasi ini strategi sendiri, memilih mana yang akan disediakan pemerintah dan mana yang akan diundang investor swasta untuk berpartisipasi," imbuhnya.
Dia menegaskan, keputusan pemerintah memindahkan ibukota negara sudah direncanakan sebelum pandemi corona terjadi. Bahkan beberapa berbagai percepatan juga telah dilakukan sebelumnya.
"Keputusan pemerintah untuk pemindahan ibukota sudah solid, bahkan percepatan sebelum pandemi," tandasnya.
Sebelumnya, progres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan sempat mengalami beberapa kendala administratif imbas pembatasan sosial yang diberlakukan berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini termasuk di Kalimantan Timur yang menjadi calon Ibu Kota baru.
Hambatan yang dimaksudkan adalah seperti kegiatan site visit oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian aset di ibu kota baru.
"Kita terhalang untuk melakukan site visit. Salah satu fungsi DJKN yang juga agak terhambat selama pandemi covid-19 adalah penilaian. Melakukan penilaian tentunya butuh kunjungan ke premis, tempat aset," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata dalam media briefing, Jumat (12/6).
Hal tersebut, kata Isa, disebabkan oleh protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempat.
"Karena protokol kesehatan, kita tidak izinkan penilai terjun ke lapangan. Sudah kita revisi aturannya, tapi memang subjek pada ketentuan PSBB. Itu alasan teknis sehingga saat ini belum ada progress karena terkendala melihat hal yang sifatnya fisik di lapangan."
Baca juga:
Peninjauan Aset Calon Ibu Kota di Kalimantan Timur Terkendala Covid-19
Meski di Tengah Pandemi, Proyek Ibu Kota Baru Disebut Tetap Ditunggu-tunggu Investor
Jokowi Terbitkan Perpres Tata Ruang, Jakarta Masih Ibu Kota Sampai 2039
Bos Bappenas: Kajian Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Berlanjut
Ibu Kota Baru Bakal Miliki Jembatan Terpanjang Ke-2 di Indonesia
Proyek Ibu Kota Baru Tak Jadi Prioritas Utama Pasca Corona Berakhir