Pemerintah Pastikan Tak Akan Ubah Dana Pelatihan Prakerja Jadi Bantuan Sosial
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran program pelatihan kartu prakerja sebesar Rp1 juta menjadi bansos. Sebab, desain kartu prakerja yang dirancang pemerintah sebelumnya telah dibentuk murni untuk pelatihan, kemudian digeser fungsinya menjadi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran program pelatihan kartu prakerja sebesar Rp1 juta menjadi bantuan sosial (bansos). Sebab, desain kartu prakerja yang dirancang pemerintah sebelumnya telah dibentuk murni untuk pelatihan, kemudian digeser fungsinya menjadi bansos.
Pemerintah ingin dana bantuan untuk pelatihan Rp1 juta tetap dipertahankan lantaran desain program sudah cukup baik meski sedikit ada perubahan skema. Namun, program tersebut tetap dibuat untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dengan berbagai pelatihan peningkatan kemampuan kerja dengan berbagai pelatihan yang ada.
-
Apa yang ditekankan Ganjar Pranowo kepada pelaku UMKM di Banyumas? Di depan para pelaku usaha, Ganjar menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan secara rutin bagi UMKM agar dapat lebih maju.
-
Kapan Ganjar Pranowo bertemu dengan pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Siapa saja yang terlibat dalam program padat karya di Banyuwangi? “Untuk di PU Pengairan sendiri, kami mentargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi,” papar Ipuk.
-
Kapan Inul Daratista melakukan aksi berbagi bingkisan Lebaran? Pada momen mudik ini Inul menggelar aksi berbagi bingkisan Lebaran kepada tetangga sekitar.
-
Dimana Luna Maya, Yura Yunita, Marianne Rumantir, dan Della Dartyan mendaki? Keempatnya Terlihat Bahagia Sekali Meskipun rencana awal mereka untuk mendaki Gunung Rinjani gagal, semuanya tetap terlihat bahagia dan menikmati pemandangan indah di Gunung Prau.
-
Kapan Sri Mulyani dan Retno Marsudi bertemu? Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka... Always glad to meet my bestie,",
"Ini program bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat. Namun karena outbreak, maka didivide, ada bantalan sosial yang diberikan cash, namun kita tidak boleh give up dengan sistem pelatihannya," ujar dia dalam diskusi virtual melalui akun instagramnya, Jumat (1/5).
Bendahara Negara itu menambahkan, melalui Program Kartu Prakerja pemerintah juga sudah memberi BLT sebesar Rp600.000 per bulan untuk empat bulan. Besaran tersebut sama seperti program bansos lain yang juga digelontorkan pemerintah.
"Kemudian yang dipersoalkan, perlukah Rp1 juta? Kemarin sudah direview, apakah itu justified, karena yang dipermasalahkan apakah memang kursusnya harganya segitu?," ujarnya
Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan terus mengevaluasi program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo itu. Pun dirinya juga tak persoalkan adanya kritik publik terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Kritik-kritik ini bagus, pemerintah jadi tahu kelemahannya di sini, bolongnya di sini dan pemerintah bukan seperti makhluk yang masukan tidak didengar. Kritik sosial seperti ini akan masuk terus," ujar dia.
Serikat Buruh Protes Kartu Prakerja: Saat ini Rakyat Butuh Makan Bukan Pelatihan
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, meminta pemerintah membatalkan program Kartu Prakerja. Pembatalan tersebut diminta karena Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Aspek Indonesia juga menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/5).
Mirah mengatakan, pelatihan online tidak dibutuhkan pada masa pandemi Virus Corona saat ini yang banyak menggerus keuangan rakyat. Rakyat hanya butuh kepastian menyambung hidup dengan bantuan dari pemerintah.
"Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online. Jangan menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Prakerja yang manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat," jelasnya.
Anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program Kartu Prakerja, kata Mirah, sebaiknya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai jaring pengaman bagi korban PHK dampak pandemi Covid-19.
"DPR juga harus tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek. Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia," jelasnya.
"Selamatkan uang rakyat. Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat," tandasnya.
(mdk/bim)