Pemerintah Perpanjang PPKM Level 4 di 45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali
Penetapan PPKM level 4 akan diterapkan pada 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa dan Bali. Kemudian PPKM level III akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi, dan PPKM level II akan diterapkan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi.
Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Pulau Jawa dan Bali mulai besok 26 Juli - 2 Agustus 2021 mendatang. Pelaksanaan PPKM diberlakukan secara gradual dalam empat tingkatan (tingkat 1-4).
Penetapan PPKM level 4 akan diterapkan pada 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa dan Bali. Kemudian PPKM level III akan diterapkan di 276 kabupaten/kota di 21 provinsi, dan PPKM level II akan diterapkan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
"Dan terhadap 45 kabupaten/kota dan 21 provinsi tersebut, kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan gubernur, bupati dan walikota untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan PPKM ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM, Minggu (25/7).
Adapun pelaksanaan skenario pengendalian tingkat mikro berdasarkan jumlah warga yang terkonfirmasi positif. Sementara untuk tingkat RT dan pelaksanaan tugas posko desa/kabupaten tetap dilakukan di semua tingkatan PPKM.
Segera Salurkan Bantuan
Menko Airlangga menambahkan, terkait dengan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat di kabupaten kota untuk penerapan PKM level 4, pemerintah akan menambah menambah bantuan kartu sembako itu besarnya Rp200.000 untuk 2 bulan. Adapun penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat.
"Kemudian kartu sembako PPKM terdapat 5,9 juta keluarga penerima manfaat, ini merupakan usulan daerah dan yang ditambahkan dan besarannya juga sebesar Rp200.000 per bulan selama 6 bulan," jelas dia.
Kemudian perpanjangan bantuan sosial tunai untuk 2 bulan Mei sampai dengan Juni akan disalurkan di bulan Juli sebesar Rp6,14 triliun untuk 10 juta KPM. Selanjutnya adalah melanjutkan subsidi kuota internet selama 5 bulan Agustus sampai Desember untuk 38,1 juta penerima. Adapun besarannya mencapai Rp5,54 triliun.
Pemerintah juga melanjutkan diskon listrik selama 3 bulan Oktober sampai dengan Desember, dengan besaran mencapai Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Juga melanjutkan bantuan rekening minimum biaya abodemen selama 3 bulan Oktober sampai Desember itu untuk 1,4 juta pelanggan sebesar Rp420 miliar dan tambahan 10 triliun.
(mdk/idr)