Pemerintah Sampaikan 10 Sikap Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan pemerintah akan menyampaikan 10 poin tanggapan perlawanan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa kepada komoditas sawit nasional agar komoditas ini mendapatkan perlakuan yang setara di pasar komoditas UE.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan pemerintah akan menyampaikan 10 poin tanggapan perlawanan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa kepada komoditas sawit nasional agar komoditas ini mendapatkan perlakuan yang setara di pasar komoditas UE.
"Pemerintah menyampaikan keberatan atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan berisiko tinggi," kata Darmin saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang European Union's Delegated Regulation, di kantornya, Senin (18/3).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana Menko Airlangga dan Duta Besar Uni Eropa mendekati penyelesaian IEU-CEPA? “Kedua Kepala Negara menyampaikan komitmen penyelesaian IEUCEPA akhir tahun ini atau paling lambat pada awal tahun 2024. Kedua pihak mengedepankan langkah kreatif dan fleksibel guna mencari titik keseimbangan dari kesepakatan,” tegas Airlangga.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
Menurutnya, langkah ini menjadi tindak lanjut kesepakatan dari 6 Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang diselenggarakan pada 28 Februari 2019 lalu. Saat itu, 3 (tiga) negara produsen terbesar minyak sawit dunia yaitu Indonesia, MaIaysia dan Kolombia. menyepakati untuk memberikan menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan peraturan Komisi Eropa, yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.
"Hal ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," ujarnya.
Adapun saat ini, Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019. Dokumen ini akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize document dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ke depan.
"Karena ini tindakan diskriminatif, kita juga akan membawa ke WTO. Apakah langkah ini fair atau hanya protectionism terhadap nabati oil mereka yang sebenarnya dilindungi dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan," jelas Darmin.
Meski proses penyerahan dokumen disebutkan dalam kurun waktu 2 bulan, namun Menko Darmin menegaskan pemerintah akan bergerak cepat. Sebab bisa saja proses tersebut lebih cepat dari waktu tersebut.
"Tadinya jadwal setelah selesai di komisi Eropa disampaikan ke parlemen UE itu tadinya rencananya paling lambat 2 bulan, baru akan diambil keputusan, Tapi ternyata dia bisa lebih cepat dari itu, paling lambat 2 bulan ya 2 minggu bisa juga sih," ujarnya.
Menko Darmin menegaskan, kajian yang mereka lakukan tidak bersifat komprehensif dan transparan. Sumber energi nabati lainnya seperti rapeseed oil dan soyabean oil disebutkan lebih baik dibanding CPO. "Ini kan namanya tindakan diskriminatif," dia menambahkan.
Dia menegaskan pemerintah dengan negara lain sesama penghasil kelapa sawit dengan tegas menolak hal tersebut. Bahkan akan menuntut adanya uji ilmiah yang komprehensif. "Jadi pemerintah menolak apa yang sedang mau dilegalkan melalui delegated itu karena itu adalah menurut kita adalah tindakan yang diskriminatif. Kalau mau diuji ya mari kita uji ya," tegasnya.
Dalam 10 poin yang akan disampaikan tersebut di antaranya memuat keberatan terhadap diskriminatif serta memaparkan langkah-langkah pemerintah yang telah dilakukan selama ini berada dalam koridor yang tepat dalam mengatur kelapa sawit.
Baca juga:
Komisi Eropa Hapus Minyak Sawit dari BBM Kendaraan
Pertamina Bakal Gunakan CPO Untuk Genjot Produksi Minyak Sumur Tua
Pelecehan Seksual dan Perbudakan Rawan Terjadi di Kebun Sawit di Kaltim
Minyak Kelapa Sawit Dinilai Jadi Solusi Tekan Stunting di Indonesia
Tangkal Kampanye Hitam Sawit, Pengusaha Beberkan Fakta-Fakta dan Khasiatnya