Pemerintah sebut penerima KUR tetap harus bayar bunga dan pinjaman
Selama ini, UMKM menganggap program ini merupakan dana hibah dari pemerintah.
Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso menegaskan Usaha Menengah, Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib melakukan pengembalian pinjaman pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut dia, selama ini UMKM menganggap program ini merupakan dana hibah dari pemerintah.
"Jadi walaupun teman-teman Jamkrindo melakukan talangan, tapi tetap harus dibayar. Ini yang penting supaya tidak terjadi moral hazard. Karena banyak daerah menganggap bahwa KUR ini sebagai hibah," ujar Bambang di Mataram, Sabtu (23/4).
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Apa yang menjadi alasan BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? “Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.
-
Bagaimana BRI membantu pelaku usaha UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
-
Mengapa BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
Sejauh ini, kata dia, pemerintah sedang giat menggalakkan serta berkomitmen pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah pun memberikan insentif pada program-program yang mampu menumbuhkan wirausaha itu.
"Presiden di berbagai media sudah menyampaikan bahwa tahun depan itu suku bunga KUR tidak boleh lebih dari 7 persen," kata dia.
Menurut Bambang, selama ini kita masih tertinggal jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam menyediakan suku bunga rendah untuk kredit UMKM hingga 5 persen.
"Jangan sampai UMKM itu sebelum bersaing sudah dibebani oleh bunga yang tinggi. Untuk meringankan beban UMKM maka pemerintah memberikan subsidi bunga," tegas Bambang.
Pihaknya menambahkan subsidi bunga termasuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang diberikan tahun ini sebesar Rp 10,5 triliun, lebih rendah dibandingkan subsidi bunga dan IJP sejak 2007-2014 yang sebesar Rp 16,5 triliun.
(mdk/sau)