Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Gantikan UU Penataan Ruang
Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi tata ruang menjadi salah satu hal yang penting, selain penyediaan lapangan pekerjaan dan pemangkasan regulasi. Hal ini mengingat keterbatasan ruang, sementara populasi terus bertambah.
Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi tata ruang menjadi salah satu hal yang penting, selain penyediaan lapangan pekerjaan dan pemangkasan regulasi. Hal ini mengingat keterbatasan ruang, sementara populasi terus bertambah.
Untuk itu, pemerintah menyertakan penyederhanaan penataan ruang dalam UU cipta kerja. Kendati begitu, UU cipta kerja ini tak serta merta menggantikan aturan yang lama, melainkan disederhanakan seefisien mungkin.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
"UU Nomor 26/2007 tentang penataan ruang bukan dihapuskan, bukan tidak berlaku lagi," ujar Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian ART/BPN, Hardian dalam Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Palembang, Kamis (26/11).
Hardian menjelaskan, melalui metodologi omnibus law, UU cipta kerja ini dimaksudkan untuk menyempurnakan aturan pendahulunya. Di mana semangat yang diusung adalah penyederhanaan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder. Bahkan, dari 80 pasal dalam UU Nomor 26/2007 tentang penataan ruang, 45 pasal di antaranya tidak mengalami perubahan, dan masih diberlakukan.
"Jadi jangan dianggap kalau UU cipta kerja diberlakukan, UU 26/2007 tidak berlaku lagi. Bukan seperti itu. 45 pasal dari UU 26/2007 tetap berlaku, 26 pasal disederhanakan, 9 pasal dihapus," jelas dia.
Adapun salah satu terobosan dari sisi penataan ruang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah sistem integrasi yang mencakup ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi ke dalam satu dokumen penataan ruang, Sehingga rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan dalam tata kelola ke depannya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Sosialisasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja di Palembang
Menaker Ida: Penetapan UMP 2022 akan Ikuti Pedoman UU Cipta Kerja
CEK FAKTA: Hoaks Kabar Presiden Jokowi Batalkan UU Cipta Kerja
Ada UU Cipta Kerja, Menteri Teten Ungkap UMKM Bisa Ambil Kredit Bank Tanpa Agunan
Draf Aturan Turunan UU Cipta Kerja Selesai Disusun, Bisa Dilihat di Portal Resmi
Izin Berusaha Dipermudah, UU Cipta Kerja Bakal Tumbuhkan Banyak Pengusaha Baru