Pemerintah Tetapkan Tarif Tol Semarang-Demak Mulai Rp1.124 per Km
Kementerian PUPR menetapkan PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Misi Mulia Metrical sebagai konsorsium pengusahaan tol Semarang-Demak. Tol Semarang-Demak akan dikenai tarif sebesar Rp1.124 per Km untuk kendaraan Golongan I.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Misi Mulia Metrical sebagai konsorsium pengusahaan tol Semarang-Demak. Usai penetapan itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menginformasikan, tol Semarang-Demak akan dikenai tarif sebesar Rp1.124 per Km untuk kendaraan Golongan I.
"Perlu kami sampaikan, dalam surat penetapan pelelangan dari bapak Menteri (PUPR, Basuki Hadimuljono), disebut bahwa tarif tol awal Golongan I adalah Rp1.124 per km," ungkap Kepala Bidang Investasi BPJT, Denny Firmansyah, di Kantor BPJT, Jakarta, Jumat (19/7).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana proses pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Pemda DIY Terbitkan IPL Tol Rute Yogyakarta-Kulon Progo, Begini Rencananya Rute jalan tol direncanakan melewati empat kecamatan dan 12 kelurahan. Pemerintah DIY telah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta-Kulon Progo. Rencananya seksi pembangunan tol itu akan melewati Kabupaten Sleman dan Bantul. “Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan,” Menurut Benny, lokasi rencana pembangunan terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan mencapai lebih kurang 159,053 hektare.
-
Apa tujuan pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Selain itu, pembangunan jalan tol tersebut juga memberikan pilihan transportasi dengan biaya lebih rendah dan waktu tempuh lebih cepat. “Ini dipastikan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”
-
Mengapa jalan tol dibangun di Indonesia? Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar membangun infrastruktur untuk menekan biaya logistik. Salah satunya jalan tol.
-
Apa yang rusak akibat proyek jembatan tol? Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Kendati begitu, BPJT masih belum bisa menyebutkan kapan pihak konsorsium dapat memulai pengerjaan proyek Semarang-Demak sepanjang kurang lebih 27 Km. Adapun masa konsesi tol ini berlaku selama 35 tahun sejak surat perintah mulai kerja pertama diterbitkan oleh BPJT.
Sebagai informasi, pembangunan tol Semarang-Demak menelan biaya investasi mencapai Rp15,3 triliun dan ditargetkan berlangsung selama 2 tahun. Lahan yang dibutuhkan seluas 1.887.000 meter persegi, dan terbagi menjadi dua seksi, yakni Seksi I Kota Semarang dan Seksi ll Kabupaten Demak.
Pasca adanya penetapan pemenang pelelangan, Denny melanjutkan, pihak konsorsium wajib membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk kemudian dilanjutkan proses penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol paling lambat dua bulan setelah penetapan pemenang lelang.
"Badan usaha atau konsorsium pemenang lelang diwajibkan membentuk badan usaha jalan tol untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal surat penetapan," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tingkatkan Pelayanan, PUPR Bakal Evaluasi Rest Area di Seluruh Jalan Tol
Meski Ada Insiden Kecelakaan Kerja, Pengerjaan Tol BORR Dijanjikan Tidak Tertunda
Jasa Marga Siapkan Sistem Pembayaran Tol Tanpa Berhenti
Komite K2 Beri 8 Rekomendasi Cegah Insiden Tol BORR Tak Terulang
Antisipasi Insiden Tol BORR, Kementerian PUPR Bakal Rajin Sidak Proyek Tol
Jika Terbukti Lakukan Kelalaian, Direksi Kontraktor Tol BORR Terancam Dicopot
LMAN Belum Bayarkan Tagihan Jalan Tol Rp2,63 Triliun ke Badan Usaha