Pemprov Dorong Trans Maluku Masuk RPJMN 2019-2024
Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, Ismail Usemahu mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat sedang memperjuangkan jalan Trans Maluku masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 di Bappenas.
Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, Ismail Usemahu mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat sedang memperjuangkan jalan Trans Maluku masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 di Bappenas.
"Upaya itu agar pendanaan bisa lebih optimal melalui alokasi APBN melalui Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), mengingat minimnya anggaran Pemprov Maluku," kata Ismail di Ambon, dikutip Antara, Rabu (20/3).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan URIPS resmi mulai beredar di Provinsi Sumatra? Dengan beragam negosiasi, akhirnya Provinsi Sumatra Utara mencetak uang kertas sendiri dengan nama URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera) yang diberlakukan pada tanggal 8 April 1947.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR melalui bidang pengusulan peningkatan status jalan dengan harapan direalisasikan pada 2020. "Progres jalan nasional di Maluku saat ini mencapai 90 persen, sedangkan jalan provinsi maupun kabupaten/kota masih di bawah 45 persen," imbuhnya.
Sedangkan untuk panjang jalan Trans Maluku yang diusulkan masuk RPJMN mencapai 1.500 kilometer untuk jalan darat dan jalan penyeberangan.
"Jadi 1.500 kilometer jalan Trans Maluku itu tersebar pada 12 gugus pulau. Awalnya di gugus pulau I yakni Pulau Buru hingga gugus Pulau XII di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang secara geografis dekat dengan Timor Leste," ujar Ismail.
Pembangunan infrastruktur di Pulau Seram merupakan wujud pelaksanaan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan kawasan Timur Indonesia.
Baca juga:
Perkuat Kerjasama, India Bakal Bangun Pelabuhan di Sabang
Groundbreaking MRT Fase Kedua HI-Kampung Bandan Dilakukan Akhir Pekan
Jokowi Perintahkan Tambah Landasan Pacu Bandara Fl Tobing di Tapanuli Tengah
Menhub Budi Pesimis Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Beroperasi Saat Mudik Lebaran
Presiden Jokowi: Indonesia Harus Kejar Ketertinggalan Pembangunan Tol