Pengusaha Protes Tak Diikutkan Bahas Revisi DNI, Ini Tanggapan Menteri Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah dalam melakukan relaksasi DNI telah berkoordinasi dengan baik oleh sejumlah Kementerian Lembaga. Itu dilakukan agar seluruh stakeholder memiliki persepsi yang sama akan sektor-sektor mana saja yang masuk dalam DNI.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Aturan yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid XVI ini dinilai minim sosialisasi sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan di kalangan dunia usaha.
Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah dalam melakukan relaksasi DNI telah berkoordinasi dengan baik oleh sejumlah Kementerian Lembaga. Itu dilakukan agar seluruh stakeholder memiliki persepsi yang sama akan sektor-sektor mana saja yang masuk dalam DNI.
-
Bagaimana Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo mempromosikan investasi bodong mereka? Indra Kenz kerap membuat konten yang memamerkan harta seperti rumah mewah, mobil sport hingga fashion branded.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa saja yang menjadi korban dari skema investasi bodong yang dilakukan Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo? Hasilnya, ada sebanyak 144 orang yang menjadi korban penipuan dengan kerugian Rp 83 miliar. Doni Salmanan mulai dikenal ketika 'nyawer' Rp 1 miliar saat Reza Arap streaming. Rumah mewah, mobil dan motor sport selalu ditampilkan Doni dalam media sosialnya. Flexing Doni mengakibatkan 142 korban yang tertarik investasi bodongnya mengalami kerugian Rp 24 miliar. Korban Wahyu Kenzo mencapai 272 Orang dengan kerugian Rp 241 Miliar.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Siapa yang mendorong investasi masuk ke daerah agar berkolaborasi dengan UMKM setempat? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat.
-
Siapa saja yang hadir dalam kegiatan misi dagang dan investasi di Bengkulu? Bertempat di Hotel Grage Bengkulu, Senin (3/7), kegiatan misi dagang dan investasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Bengkulu Hamkah Sabri, Direktur Utama bankjatim Busrul Iman, Kepala OPD Jawa Timur dan Bengkulu serta Pimpinan BUMD Jawa Timur lainnya.
"Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution) tentu komunikasi dengan Menteri Perindustrian (Airlangga Hartarto) dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan sektor-sektor dengan dunia usaha," kata Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/11) malam.
Menteri Sri Mulyani menyatakan dalam hal ini pemerintah tentu akan turun tangan untuk memberikan penjelasan secara lebih lengkap lagi kepada pelaku usaha mengenai kebijakan relaksasi DNI tersebut. "Mungkin perlu dijelaskan secara lebih lengkap lagi kepada dunia usaha. Sehingga mungkin tidak ada persepsi yang salah mengenai policy ya," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengaku heran kepada pemerintah yang tidak mengikutsertakan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan soal revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu.
Rosan menyampaikan, pemerintah dalam mengambil keputusan kali ini terkesan hanya sepihak. Sedangkan, apabila melihat ke belakang dalam perumusan relaksasi DNI pada 2016 lalu pihaknya telah dilibatkan.
"Kita masih inget (2016) beberapa kali kita melakukan pertemuan dengan pemerintah dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), kita kumpulkan asosiasi di bawah Kadin untuk menyampaikan dan memberikan masukan. Nah dalam hal ini kita tidak diikut sertakan sama sekali," imbunya.
Dengan demikian, pihaknya meminta agar pemerintah menunda relaksasi terhadap DNI ini. "Kami minta ini ditunda sampai dunia usaha dalam hal ini Kadin dan seluruh asosiasi akan memberikan tanggapan dan masukan," katanya.
"Karena saya juga akan mengumpulkan 124 asosiasi besok pagi untuk mendapatkan masukan dari mereka secara komperensif," tambahnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi-JK akhirnya memutuskan untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016. Dengan adanya relaksasi ini maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.
Dari 54 bidang usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) hanya 25 di antaranya yang bisa menerima Penanaman Modal Asing (PMA) secara penuh atau 100 persen.
Baca juga:
Bos Kadin Minta Pemerintah Tunda Terapkan Revisi DNI
Pengusaha Masih Bingung Soal Kebijakan Dibukanya 25 Bidang Usaha Untuk Dikuasai Asing
Pengusaha Kecewa Tak Diajak Pemerintah Dalam Kebijakan Revisi DNI
Ada Perang Dagang AS-China, Momentum Ekspor dan Investasi Indonesia Raup Untung
Kadin Harap Implementasi DNI Hasil Revisi Ditunda, Ini Alasannya
Presiden Jokowi Minta Aturan Pajak Dievaluasi Berkala Agar Investasi RI Tetap 'Seksi'
Prabowo Soal Penguasaan Asing Saat DNI Direvisi: Apa yang Tersisa Buat Indonesia?