Penyelidikan Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia Diklaim Tak Ganggu Restrukturisasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia tak mengganggu proses restrukturisasi perusahaan. Diketahui, Garuda memang sedang melakukan restrukturisasi utang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia tak mengganggu proses restrukturisasi perusahaan. Diketahui, Garuda memang sedang melakukan restrukturisasi utang, dengan menempuh jalur homologasi berkekuatan hukum dengan para kreditur dan lessor.
"Apakah jadi hambatan penyelesaian lessor? Tidak. Karena kita sudah memetakan mana lessor yang ada indikasi korupsi, mana lessor yang memang kita sewa kemahalan. Karena bodoh kita sendiri kenapa mau tanda tangan kemahalan," ujar Menteri Erick dalam konferensi pers, Selasa (11/1).
-
Kenapa Garuda Indonesia sering telat dalam mengangkut jemaah haji? Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Etihad Airways di Bali? Pendaratan ini menandai peluncuran layanan reguler antara Abu Dhabi dengan Bali.
-
Siapa yang pernah menjabat sebagai Komisaris Garuda Indonesia? Anggota Global Council on Faith itu pernah ditunjuk sebagai Komisaris Garuda Indonesia. Ia menduduki jabatan ini sejak 2020, kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2021.
-
Bagaimana Garuda Indonesia mengatasi masalah keterlambatan penerbangan jemaah haji? Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyorot kinerja maskapai Garuda Indonesia terkait banyaknya keberangkatan jemaah haji yang terlambat.Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam. Komisi sudah memanggil pihak Garuda Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apalagi, sejak insiden kerusakan mesin pesawat Garuda yang ditumpangi Kloter 5 Embarkasi Makassar."Kami minta agar diberikan perhatian khusus, karena haji ini adalah misi yang sangat vital dan penting. Sehingga seluruh transportasi, baik udara maupun darat harus dipastikan keamanannya. Itu sudah kami sampaikan," tuturnya.
-
Kapan Garuda Indonesia dijadwalkan untuk mengangkut jemaah haji kloter 15 Makassar? Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi menyorot kinerja maskapai Garuda Indonesia terkait banyaknya keberangkatan jemaah haji yang terlambat.Terbaru kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Makassar yang mengalami delay atau keterlambatan hingga tujuh jam.
-
Apa yang didapat Muhammad John Garuda Putra dari Garuda Indonesia karena lahir di pesawat? Lahir di pesawat ternyata membawa keberuntungan bagi Muhammad John Garuda Putra. Berkat kejadian unik tersebut, John bisa menikmati penerbangan gratis seumur hidup ke mana pun dia pergi.
Mantan Bos Inter Milan itu pun membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi juga dilakukan pada pengadaan pesawat-pesawat jenis lain. Mengingat, Garuda Indonesia memiliki beberapa jenis pesawat untuk dioperasionalkan.
"Karena kita mau selesaikan hal ini untuk benar-benar transparansi," ujar dia.
Jaksa Agung Janjikan Garuda Indonesia Benar-Benar Bersih
Dalam kesempatan sama, Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengatakan, penyelidikan pengadaan pesawat Garuda akan terus berlanjut. "Kalau pengembangan pasti dan insya Allah tidak akan berhenti di sini. Akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih," ucap Sanitiar.
Seperti diketahui, dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia tercium dari pengadaan pesawat jenis ATR dilakukan Garuda Indonesia.
Dalam proses pengadaan pesawat jenis ATR 72 600 lising atau lessor dari Garuda Indonesia ada indikasi dengan merek yang berbeda-beda. Ini tentu terungkap dari hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(mdk/bim)