Serikat Karyawan Garuda Indonesia Beberkan Dugaan Upaya Licik Perusahaan

Sekertaris Jenderal Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) Novrey Kurniawan membeberkan sejumlah dugaan pemberangusan paksa (union busting) yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia.

Dugaan ini diawali penonaktifan secara sepihak melalui email resmi Sekarga pada 23 Maret 2022.

Sekarga mengaku telah mengirimkan surat kepada Direktur Human Capital pada 25 Maret 2022 untuk mengaktifkan kembali email resmi Sekarga, namun tidak ditanggapi.

Ketiga, manajemen Garuda Indonesia melakukan penghentian secara sepihak atas iuran anggota Sekarga yang sebelumnya dilakukan melalui pemotongan payroll gaji karyawan.

Pemberhentian efektif filakukan pada November 2023. Padahal iuran merupakan hal penting untuk berjalannya organisasi dan ketentuan terkait iuran anggota ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 tentang iuran anggota Serikat pekerja, pada Pasal 3 ayat 1 dan 2, serta perjanjian kerja bersama pasal 9 ayat 3.

"Padahal pemotongan iuran ini sebenarnya sudah berjalan di Sekarga lebih dari 10 tahun dan hal ini tidak pernah ada gangguan dari awal dilaksanakan sampai bulan November 2023. Adapun pemotongan iuran ini dilakukan atas dasar surat kuasa anggota Sekarga untuk dilakukan pemotongan gaji bulanan, jadi ini bukan merupakan biaya dari perusahaan tapi potongan gajid ari karyawan-karyawan yang ingin jadi anggota Sekarga," jelasnya.

Lebih lanjut, Sekarga pun mengaku telah mengirim surat klarifikasi kepada Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada 27 November 2023, tetapi sampai hari ini surat tersebut direspon.

"Padahal jelas dinyatakan dalam perjanjian kerja bersama pasal 107 ayat 5 bahwa nilai besaran penyesuaian gaji harus disepakati antara perusahaan dan Sekarga. Padahal, seluruh karyawan yang saat ini menjalani perselisihan itu terjadi karena adanya pelanggaran PKB (perjanjian kerja bersama) oleh manajemen dan hal ini sudah mendapatkan keputusan dari anjuran Kemenaker, namun, justru karyawan yang mengajukan perselisihan karena pelanggaran tidak diberikan kenaikan gaji dan insentif tahunan," pungkasnya.