Per 17 November, BI Tambah Likuiditas Perbankan Rp680,89 Triliun
Bank Indonesia (BI) mencatat telah menambah likuiditas di perbankan sebesar Rp680,89 triliun hingga 17 November 2020, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tambahan dana ini bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sebesar Rp510,09 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat telah menambah likuiditas di perbankan sebesar Rp680,89 triliun hingga 17 November 2020, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tambahan dana ini bersumber dari penurunan Giro Wa
jib Minimum (GWM) sebesar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sebesar Rp510,09 triliun.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
"Stan kebijakan moneter adalah longgar tidak hanya pada suku bunga yang kami turunkan menjadi 3,75 persen tapi juga pelonggaran likuiditas," kata Gubernur BI Perry Warjiyo usai Rapat Dewan Gubernur BI November 2020 di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (19/11).
Perry mengatakan, longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK yakni 30,65 persen pada Oktober 2020 dan rendahnya rata-rata suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Overnight sekitar 3,29 persen pada Oktober 2020.
Meski kondisi likuiditas perbankan melimpah, namun Perry mengakui fungsi intermediasi sektor keuangan masih lemah karena permintaan domestik yang masih belum kuat dan perbankan yang menerapkan kehati-hatian akibat pandemi covid-19.
Fungsi intermediasi yang masih lemah itu tercermin dari pertumbuhan kredit pada kuartal III-2020 yang tercatat 0,12 persen secara tahunan (yoy), sedangkan kontras dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank mencapai 12,88 persen secara tahunan.
Kredit Mengalami Kontraksi
Menurut dia, perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan kredit mengalami kontraksi 0,47 persen secara tahunan pada Oktober 2020, sedangkan DPK tumbuh 12,12 persen (yoy).
Meski demikian, dia meyakini intermediasi perbankan diperkirakan mulai membaik pada masa mendatang sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi nasional salah satunya indikator kinerja korporasi yang membaik.
Membaiknya kinerja korporasi, ditunjukkan dengan peningkatan indikator penjualan dan kemampuan bayar mayoritas dunia usaha pada triwulan III-2020 dan diperkirakan berlanjut, didorong perbaikan ekonomi domestik dan global.
"BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, dengan senantiasa memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas keuangan lainnya, untuk mendorong pemulihan kinerja intermediasi perbankan," tandasnya.
(mdk/azz)