Per Hari ini, 29 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bisa Diakses di Website
Pemerintah kini tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari undang-undang Cipta kerja yang terdiri atas 40 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 rancangan Perpres. Per hari ini sudah ada 29 RPP yang bisa diakses dan diunduh melalui www.uu-ciptakerja.go.id.
Pemerintah kini tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari undang-undang Cipta kerja yang terdiri atas 40 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 rancangan Perpres. Per hari ini sudah ada 29 RPP yang bisa diakses dan diunduh melalui www.uu-ciptakerja.go.id.
"Per hari ini sudah ada 29 RPP yang sudah bisa diunduh melalui portal resmi undang-undang Cipta kerja, ini kami berharap pada akhir bulan ini semuanya bisa diunduh melalui portal Cipta kerja oleh seluruh masyarakat," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan, Kamis (19/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Susiwijono mengatakan, penyusunan pelaksanaan ini memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder, agar dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan arahan Presiden dan komitmen dari pemerintah semua draft RPP dan RPerpes ini dapat diunduh oleh publik melalui portal undang-undang Cipta kerja yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Menurutnya, penyusunan undang-undang Cipta kerja ini merupakan jembatan antara program mitigasi dampak penanganan covid-19 dan program reformasi struktural, selain menjadi jaring penyelamat pasca pandemi, undang-undang ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Serta mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, akan memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam jangka menengah panjang. Dengan tetap memberikan pelindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta tetap menjaga peningkatan pelindungan bagi pekerja.
Peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta kerja di sektor perpajakan ini dilatarbelakangi perlunya ketentuan perpajakan untuk disinergikan ke dalam undang-undang Cipta kerja, agar mampu meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian globa, kata Susiwijono.
"Juga mendorong menyerap tenaga Kerja seluas-luasnya dan perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan agar sejalan dengan perkembangan di dunia usaha, terutama untuk meningkatkan kepatuhan memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim usaha yang lebih kondusif," ungkapnya.
Selain itu dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan untuk mendukung bisnis guna memperkuat penyelesaian penguatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah, maka telah disusun RPP yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)