Percepat program reforma agraria, pemerintah gandeng WWF Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonoman dan WWF Indonesia bekerja sama dalam membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Dalam kerja sama tersebut, WWF Indonesia ditunjuk sebagai Project Management Office (PMO) untuk pembentujan Sekretarian Bersama.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonoman dan WWF Indonesia bekerja sama dalam membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Dalam kerja sama tersebut, WWF Indonesia ditunjuk sebagai Project Management Office (PMO) untuk pembentujan Sekretarian Bersama.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, Sekber dibentuk dengan tujuan mempercepat proses reforma agraria yang sangat panting sebagai peletak dasar bagi program Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), pengurangan kesenjangan pemilikan atau penguasaan Iahan, penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
"Dengan penunjukan PMO ini diharapkan kerja sama antar Kementerian dan lembaga-lembaga yang menangani reforma agraria akan berlangsung secara labih efektif dan dapat mempercepat pencapaian target program Reforma Agraria," kata Lukita di Jakarta, Kamis (19/10).
CEO WWF-Indonesia, Rizal Malik menambahkan kerja sama ini penting untuk mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola dan mewujudkan perhutanan sosial, juga melestarikan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menyepakati Paris Agreement dan SDG (sustainable development goal).
PMO ini akan akan membantu koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian teknis (Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementeria Desa PDT dan Transmigrasi) mengenai progres sertifikasi tanah rakyat, sertiftkasi lahan transmigrasi, redistribusi lahan terlantar, pelepasan kawasan hutan, dan perhutanan sosial.
Adanya PMO ini sesuai dengan Peraturan Presiden Repuka lndonesia No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019.
"Sebenarnya fungsi PMO ini antara lain adalah untuk memfasilitasi agar komunikasi di antara tim-tim di masing-masing kementerian dan Kemenko bisa berjalan dengan baik. Dan fasilitasi itu berarti misalnya melakukan kajian-kajian yang diperlukan," jelas Rizal.
Dia memperkirakan, PMO ini akan berlangsung selama 2 tahun. "Setelah itu, kita tinjau kembali apakah akan dilanjutkan atau jika target sudah tercapai mungkin kita bekerja sama di bidang lainnya," tegasnya.
-
Mengapa Reforma Agraria menjadi program strategis nasional? Reforma Agraria adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi atensi langsung Bapak Presiden.
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
-
Apa tujuan utama dari Reforma Agraria menurut Menko Airlangga? Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,
-
Bagaimana upaya Menko Airlangga untuk memastikan Reforma Agraria berjalan efektif dan terintegrasi? "Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan," tegas Menko Airlangga.
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
Baca juga:
Kerja Sofyan Djalil tak sesuai target, Jokowi sentil 'separuh aja belum ada'
KPK didesak dalami dugaan korupsi di sektor agraria
Masalah teknologi jadi tantangan pemerintah implementasikan reforma agraria
UU Agraria belum memihak rakyat, petani Jatim tuntut reforma agraria
Hari Tani Nasional, massa AGRA tolak reforma agraria Jokowi
Jokowi bagi-bagi 5.500 sertifikat tanah untuk warga se-Sukabumi