Perkembangan fintech dan kesiapan BPD dalam memasuki era digital banking
Para pimpinan lembaga tersebut berkomitmen untuk memperkuat BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi.
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)yang merupakan wadah bagi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) kembali menggelar program Seminar Nasional dengan tema Perkembangan Fintech dan Kesiapan BPD dalam Memasuki Era Digital Banking di Bandung, beberapa waktu lalu.
Seminar Nasional ini sebagai wujud tindak lanjut BPD seluruh Indonesia dalam melakukan transformasi BPD yang telah diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen oleh Direktur Utama, Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas BPD seluruh Indonesia dan juga oleh
-
Kenapa OJK meluncurkan roadmap Fintech P2P lending? Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Bagaimana QLola by BRI memudahkan akses perbankan? Dengan sistem Single Sign on Access, nasabah hanya membutuhkan satu username dan password untuk mengakses seluruh fitur dalam platform ini hanya dengan dengan satu kali log-in.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Kapan Bank Jago mulai berinovasi dan menghadirkan aplikasi keuangan? Berdiri Sebagai Bank Artos pada 1992 Akar dari bank digital yang satu ini adalah PT Bank Artos Indonesia yang berdiri pada 1992 di Bandung.
Gubernur seluruh Indonesia selaku stakeholder BPD, dan oleh Ketua DPRD Provinsi se Indonesia. Para pimpinan lembaga tersebut berkomitmen untuk memperkuat BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi, kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Dalam Seminar Nasional BPD-SI ini Hadir sebagai keynote speech Slamet Edy Purnomo, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK. Selain itu hadir jugaKresno Sediarsi, Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI; Muhammad Arifin, Perwakilan Gubernur Jawa Barat; Ahmad Irfan, Direktur Utama Bank BJB; Pungky Wibowo, Direktur Group Pengembangan Sistem Pembayaran Retail dan Keuangan Inklusif BI; serta direksi dan komisaris BPD-SI.
Tampil sebagai narasumber dalam seminar bertajuk “Perkembangan Fintech dan Kesiapan BPD dalam Memasuki Era Digital Banking,”antara lain; Asisten Direktur Fintech Office Bank Indonesia Bapak Yosamartha, Head of Marketplace Tokopedia Bapak Aldo Tjahjadi, Direktur Utama Bank Sinar Mas Bapak Freenyan Liwang, dan dipandu oleh Pemimpin Redaksi InfoBank Eko B Supriyanto.
Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi menjelaskan bahwa sejalan dengan perkembangan tenologi saat ini, industri perbankan saat ini termasuk yang sudah sangat menbutuhkan dukungan teknologi.
"Hadirnya Fintech ini sudah seharusnya menjadi wakeup call bagi BPD untuk kemudian bangun dan menangkapnya sebagai peluang. Trend jasa keuangan berbasis teknologi ini tentu tak bisa kita hindari, dan kita harus siap masuk kedalamnya," ujar Kresno.
Lebih jauh Kresno menjelaskan bahwa BPD memiliki peran yang strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah. Tugas Pokok BPD yaitu mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah, adapun fungsi BPD adalah: Sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, Pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli bagi daerah.
Saat ini sudah ada Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kita sebagai Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung Pemerintah daerahnya masing-masing dalam implementasi transaksi non tunai ini.
Terkait dengan komitmen BPD seluruh Indonesia dalam implementasi transaksi non tunai tersebut, di akhir seminar nasional juga dilakukan prosesi secara simbolik penandatanganan MoU Implementasi Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah daerah yang diinisiasi oleh Bank DKI.
Kinerja BPD seluruh Indonesia
Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) terus menunjukkan pertumbuhannya. Kinerja BPD ini dilihat dari kinerja keuangan maupun operasional semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia. Per Juni 2017, aset BPD telah mencapai Rp 617.88 triliun atau meningkat sebesar 14,72% dibandingkan posisi Juni 2016 yang mencapai Rp 538.61 triliun atau menempati peringkat 5 dalam perbankan nasional setelah Mandiri, BRI, BCA dan BNI.
Kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah.
Sesuai dengan data Statistik Perbankan Indonesia, kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Juni 2017, posisi kredit BPD mencapai Rp 346,01 triliun atau meningkat sebesar 4,39% dibandingkan posisi Juni 2016 sebesar Rp 331.46 triliun.
Sementara Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Juni 2017 mencapai Rp 480.54 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 18,68% dibanding posisi Juni 2016 yang mencapai sebesar Rp 404.92 triliun.
(mdk/hrs)