Permudah pengusaha, pengurusan izin ditargetkan selesai 7 hari
BKPM bertekad menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang saat ini bercokol di posisi 114.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bakal memuluskan langkah investor saat menanamkan modalnya di dalam negeri. Salah satunya dengan memotong waktu proses perizinan menjadi lebih cepat.
Untuk itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku pihak yang berwenang mengurus perizinan investasi tengah gencar melakukan sosialisasi terkait dipersingkatnya proses perizinan.
Deputi Pengembangan Iklim Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani mengatakan kini pihaknya berupaya mengurangi prosedur perizinan dari sebelumnya 15 hari menjadi 7 hari untuk menaikkan peringkat kemudahan usaha Indonesia.
"Target RPJMN, pengurangan prosedur menjadi 7 hari, untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam hal perizinan," kata Farah saat sosialisasi perizinan penanaman modal sektor pertanian di gedung BKPM, Jakarta Selatan (26/2).
Ratna menambahkan, menurut RPJMN 2015-2019, terdapat perbaikan izin pusat di pusat dan daerah, maksimal 15 hari per jenis perizinan.
Sayangnya, untuk kemudahan berinvestasi, Indonesia masih menduduki peringkat 114 dari 189 negara, bahkan jauh di bawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu BKPM akan kembali memperpendek prosedur izin menjadi 7 hari.
Farah mengungkapkan, tak sedikit pelaku usaha mengeluhkan rumitnya perizinan power plan kepada Jokowi.
Sebagi contoh, pelaku usaha menghabiskan waktu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun untuk merampungkan proses perizinan power plant. Selain itu di sektor pertanian, untuk mengurus izin ada beberapa izin kementerian yang harus dilewati, mulai BKPM, Kemenkumham, Kementan, Kementerian Kehutanan, izin lingkungan, daerah, dan Kemenaker, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Sebab itu, BKPM akan melakukan pengurangan, penghapusan, penyederhanaan, atau pelimpahan izin, terkhusus untuk bidang pertanian akan diberikan kemudahan perizinan lahan, lingkungan serta perizinan daerah," tadasnya.
Baca juga:
Wapres JK ingatkan pemberian keringanan pajak tak bisa sembarangan
BKPM klaim eksekusi mati tak ganggu investasi
BKM sebut 99 proyek senilai Rp 477 triliun terkendala di 25 provinsi
Krisis listrik Sumut hambat realisasi target investasi
Lima investor asing berminat bisnis di sektor maritim Indonesia
Presiden Jokowi janji rutin cek pelayanan satu pintu di daerah
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana BRImo membantu nasabah berinvestasi? Nasabah juga kini semakin mudah berinvestasi melalui BRImo. Kini Anda dapat melakukan pembelian emas, surat berharga, dana pensiun, hingga pembukaan deposito hanya dari smartphone.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Siapa yang mendorong investasi masuk ke daerah agar berkolaborasi dengan UMKM setempat? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).