Pertamina, Shell dan Total wajib lapor pemerintah sebelum naikkan harga BBM
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan menyangkut penetapan harga BBM non subsidi untuk mempertimbangkan inflasi dan daya beli masyarakat.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengeluarkan kebijakan baru terkait penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertalite dan Pertamax. Kebijakan baru nanti mengharuskan Pertamina meminta persetujuan pemerintah sebelum mengubah harga.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan menyangkut penetapan harga BBM non subsidi untuk mempertimbangkan inflasi dan daya beli masyarakat.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Kapan harga emas Antam naik? Harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per gram pada Jumat (5/7/2024) pagi.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana harga emas Antam ditentukan? Harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per gram pada Jumat (5/7/2024) pagi. Sehingga harga jual logam mulia Antam berat 1 gram dibanderol Rp1.383.000.
"Menyangkut Jenis BBM Umum (non subsidi) maka arahan bapak presiden, mengenai kenaikan harganya harus mempertimbangkan inflasi ke depan," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4).
Arcandra melanjutkan, saat ini pemerintah sangat fokus meredam gejolak inflasi, salah satunya pemicunya kenaikan harga BBM non subsidi "Pemerintah sangat concern terhadap laju infalsi, kalau terjadi kenaikan harga BBM jenis Pertamax, Pertalite dan lain lain," tuturnya.
Sekretaris Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Susyanto mengungkapkan, atas latar belakang tersebut. Maka sebelum harga BBM non subsidi dinaikan, harus mendapat persetujuan pemerintah.
"Memang sesuai keputusan MK itu pemerintah harus tahu persis, setiap ada kenaikan wajib disetujui pemerintah," ujarnya.
Arcandra kembali menambahkan, kebijakan tersebut berlaku untuk semua perusahaan yang menjalankan bisnis penjualan BBM non subsidi di Indonesia, kecuai avtur dan sektor industri. Yaitu PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Total Oil Indonesia, PT AKR Koorporindo, dan PT Vivo Energi Indonesia.
"Menyangkut kenaikan Jenis Bahan Bakar Umum (non subsidi), avtur dan industri tidak masuk. Ini berlaku seluruh termasuk Shell, AKR, Tota dan Vivo," ujarnya.
Untuk menerapkan kebijakan ini, dalam waktu dekat akan diterbitkan Peraturan Menteri ESDM, waktu pemberlakuannya sesuai dengan diundangkanya payung hukum tersebut.
"Akan ada Peraturan Menteri, targetnya secepatnya keluar. Sebelum Permen diundangkan, maka kita akan sosialisasikan sehingga tidak ada gap waktu," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jonan akan buat aturan agar Pertamina konsultasi sebelum naikkan harga Pertalite Cs
Cegah inflasi, pemerintah minta Pertamina kendalikan harga Pertamax Cs
Ketua DPR minta pemerintah tekan harga BBM jelang Ramadan dan Lebaran
Mahasiswa di Medan kembali protes kenaikan BBM pertalite
Lagi, mahasiswa Solo demo, tolak kenaikan harga BBM