Pesan Jokowi ke Sri Mulyani terkait seleksi Dewan Komisioner OJK
Menteri Keuangan yang juga Ketua Pansel Dewan Komisioner OJK, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo berpesan agar sosok yang terpilih nantinya bisa menjaga perekonomian Indonesia.
Kementerian Keuangan tengah menyeleksi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menteri Keuangan yang juga Ketua Pansel Dewan Komisioner OJK, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo berpesan agar sosok yang terpilih nantinya bisa menjaga perekonomian Indonesia.
"Presiden sudah meminta, harus memilih tim yang betul-betul bagus untuk menjaga perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Siapa saja yang hadir dalam rapat terbatas Jokowi dengan Sri Mulyani? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2). Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
-
Kapan pertemuan Jokowi dengan Sri Mulyani berlangsung? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam proses seleksi, akan ada ada empat tahap yang harus dilalui para calon. Pertama tahap administrasi, kedua penilaian makalah, rekam jejak, dan masukan masyarakat. Tahap ketiga assesment dan tes kesehatan, dan tahap terakhir afirmasi atau wawancara. "Setelah itu hasilnya disampaikan ke Presiden," ucap Sri Mulyani.
Wanita berdarah Tanjung Karang ini menambahkan, pihaknya akan meminta masukan sejumlah lembaga negara dalam menyeleksi anggota Dewan Komisioner OJK. Misalnya, meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Nanti akan ada masukan dari masyarakat. Semuanya akan dilibatkan dan memberikan masukan," ujar dia.
Disinggung soal banyaknya politisi yang mendaftarkan diri dalam penjaringan anggota Dewan Komisioner OJK, Sri Mulyani enggan berkomentar banyak. Menurut dia, hal mendasar yang dicari dari sosok para calon adalah berintegritas.
"Yang penting kita cari yang penuh integritas dan Presiden setuju," tukasnya.
Untuk diketahui, pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner OJK sudah dibuka pada 17 Januari 2017 secara online melalui laman www.seleksi-dkojk.Kemenkeu.go.id. Pendaftaran ditutup pada 2 Februari 2017 pukul 24.00 WIB.
Usai menyeleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK dengan empat tahap, Pansel akan memilih 21 nama calon untuk disampaikan kepada Presiden. Dari 14 nama itu akan disaring kembali kemudian diajukan ke DPR guna menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan.
Usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Kepala Negara akan menetapkan 7 nama sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022.
Baca juga:
Bos OJK sebut dana repatriasi Tax Amnesty banyak mengendap di bank
OJK akui pertumbuhan kredit perbankan 2016 tak sesuai harapan
Sri Mulyani sebut 200 orang lolos administrasi calon DK OJK
OJK gandeng ulama ajak masyarakat tak tergiur investasi bodong
Ini cara OJK lindungi masyarakat dari penipuan pelunasan kredit