Presiden Jokowi Ancam Tutup Lembaga yang Perpanjangan Birokrasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, salah satu hal yang harus dibenahi yaitu soal birokrasi dan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, dia akan menutup lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi signifikan dan hanya memperpanjang proses birokrasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, salah satu hal yang harus dibenahi yaitu soal birokrasi dan perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, dia akan menutup lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi signifikan dan hanya memperpanjang proses birokrasi.
"Reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Urusan perizinan dari pusat daerah harus kita potong. Tanpa itu jangan bermimpi (Visi Indonesia 2045 bisa tercapai)," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5).
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut dia, pemangkasan birokrasi ini harus segera dilaksanakan. Salah satunya dengan menghapuskan lembaga-lembaga yang selama ini hanya mempersulit proses reformasi birokrasi.
"Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel. Karena perubahan global sangat cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, pola lama stop. Kita harus berhenti," imbuhnya.
Dengan reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan, lanjut Jokowi, maka dua masalah yang dihadapi Indonesia selama bertahun-tahun, yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan akan terselesaikan.
"Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan saya bolak-balik ngomong, kita lebih 20 tahun tidak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena ekspor, investasi. Dua hal yang tidak bisa diselesaikan. Investasi, perizinan berbelit baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis. Lima tahun lalu investor berbondong datang, tapi yang netas, sangat kecil sekali," tandas Jokowi.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Presiden Jokowi Jengkel Masih Banyak Proses Perizinan Investasi
JK Bertemu Wapres Argentina, Bahas Peningkatan Perdagangan
Rights Issue, Lippo Karawaci Raih Komitmen Investasi dari Gateway Partners
5 Pro dan Kontra Rencana Pemindahan Ibu Kota Presiden Jokowi
Mau Investasi Tapi Belum Punya KTP, Begini Caranya
Rabobank Tutup, Intip Jejak Bisnisnya yang Sempat Disebut Bank Asing Terbesar di RI